Menag Gus Yaqut Bakal Undang Wali Kota dan Tokoh Masyarakat Cilegon Bahas Polemik Pembangunan Gereja

SuaraJatim.id - Baru-baru ini ramai polemik pembangunan gereja di Cilegon Banten. Warga yang mayoritas Muslim menolak rencana pembangunan gereja di dekat permukiman mereka.

Kasus ini sensitif sehingga harus segera diselesaikan. Oleh sebab itu Menteri Agama (Menag RI) Yaqut Cholil Quomas alis Gus Yaqut tengah mencari solusi untuk mengatasi polemik masalah itu.

Dalam waktu dekat, Ia akan mengundang sejumlah pihak termasuk Wali Kota Cilegon untuk membahas ini, mulai dari Wali Kota Cilegon dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Hal ini disampaikan Gus Yaqut dalam keterangan resminya di laman website resmi Kementerian Agama (Kemenag RI), Selasa (13/09/2022). Untuk peretamuan tersebut, rencananya bakal dilakukan Rabu (14/09/2022) besok.

"Kita akan diskusikan solusinya dengan Wali Kota Cilegon dan tokoh masyarakat. Saya mengundang mereka untuk bertemu pada 14 September mendatang," ucap Gus Yaqut.

Gus Yaqut menjelaskan, pertemuan ini sangat penting dalam menemukan duduk perkara dan solusi dari permasalahan yang ada. "Saya sudah terima laporan dari tim, undangan pertemuan di kantor Kementerian Agama ini sudah dikirim ke para pihak, termasuk Wali Kota Cilegon," tutur dia.

"Beragam perspektif akan kita diskusikan bersama, baik dari aspek regulasi, kesejarahan, dan masing-masing relevansinya dalam konteks kehidupan kebangsaan masa kini. Insyaallah solusi terbaiknya akan bisa segera dicapai," Gus Yaqut menambahkan, dikutip dari timesindonesia.co.id jejaring media suara.com.

Polemik penolakan pembangunan gereja yang terjadi di Cilegon baru-baru ini menuai atensi publik. Bahkan, penolakan pembangunan sederet gereja di kota tersebut turut melibatkan pihak pemerintah setempat yang ambil andil.

Kepala Humas Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Jeirry Sumampow menilai penolakan pembangunan gereja di Cilegon, Banten bertentangan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang kerap digaungkan pemerintah selama ini.

Baca Juga: Bahas Polemik Gereja Cilegon, Kemenag akan Gelar Temu Tokoh Bersama Wali Kota

"Peristiwa ini sangat berlawanan dengan semangat moderasi beragama yang sedang diarusutamakan pada semua level pemerintahan dan masyarakat. Peristiwa ini juga sangat bertentangan dengan nilai-nilai Gerakan Nasional Revolusi Mental yang tengah digalakkan oleh pemerintah," ucap Jeirry dalam keterangannya.

PGI menilai aksi penolakan pembangunan gereja yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Cilegon membuktikan politisasi identitas makin mengkhawatirkan dan mengancam jalinan keragaman yang dimiliki Indonesia.

"Sungguh mengenaskan bahwa di tengah berbagai bencana yang melanda negeri ini, dan menuntut diperkuatnya solidaritas kebangsaan, masih saja ada kelompok-kelompok masyarakat yang menyakiti saudara sebangsanya," kata Jeirry.

Selain itu, Jeirry berpendapat penolakan pembangunan gereja justru mencederai amanat konstitusi. Indonesia telah memberikan garansi kesetaraan bagi setiap warga negara untuk memeluk dan beribadah secara bebas, menurut agama dan keyakinan yang dianutnya.

Dia menganjurkan kepada umat Kristen untuk mengedepankan nilai-nilai kasih dalam menyikapi kasus seperti ini. Ia berharap umat Kristen tidak terjebak di dalam kebencian dan dendam, serta generalisasi yang keliru.

"Berhadapan dengan situasi ini, kehadiran pemerintah mutlak diperlukan, sehingga tidak terkesan membiarkan jiwa konstitusi dilecehkan di hadapan para penguasa daerah," kata Jeirry.