Kemarin Ramai Sejumlah Pejabat di Jatim Diperiksa KPK sampai Aksi Ribuan Buruh di Surabaya

Mobil ambulans mengankut jenazah ditabrak Bus Sugeng Rahayu di Kota Madiun, Senin (19/09/2022). Insiden ini terjadi di pintu keluar Terminal Purbaya.

Ceritanya, Bus Sugeng Rahayu dengan nomor polisi W 7368 UZ keluar dari terminal tidak mau mengalahg. Sopir memacu dengan kencang bus lantas menabrak ambulans nopol L 1456 NY yang hendak mengantarkan jenazah.

Seperti dijelaskan salah seorang saksi mata bernama Suherman. Ia menuturkan bahwa mobil ambulans itu melaju dari arah Surabaya menuju arah Ponorogo dengan kecepatan tinggi.

Saat sampai di depan Terminal Purboyo, ada bus Sugeng Rahayu yang baru keluar dari terminal. Jarak keduanya dekat hingga tabrakan tak terhindarkan.

Baca Juga: Dewa United Surabaya Perpanjang Kontrak Kevin Moses dan Ferdian Dwi Purwoko

5. Sejumlah pejabat di Jatim diperiksa KPK

Pejabat di sejumlah daerah di Jawa Timur ( Jatim ) banyak yang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pengalokasian anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur ( Jatim ).

Dalam kasus ini, satu bekas pejabat Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Jatim Budi Setiawan telah ditetapkan sebagai tersangka suap dalam kasus itu dengan nilai rasuah mencapai Rp 10 miliar. Terbaru, KPK juga memanggil Wabup Pamekasan Fattah Jasin.

Fattah diperiksa juga terkait dengan kasus yang menjerat Budi Setiawan itu. Sebelum Fattah, sejumlah pejabat telah diperiksa oleh komisi, misalnya Kepala Beppeda Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi, Kepala Beppeda Kabupaten Jombang Danang Praptoko dan Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo Heri Soesanto.

Kemudian Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto, dan Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu. Lalu Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk Suharono, Kepala Bappeda Kota Pasuruan Siti Rochana, Kepala Bappeda Kota Pasuruan Ihwan, dan Heru Sukresna selaku Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan.

Baca Juga: KPK Diminta Bidik Mafia Tanah di Kabupaten Bekasi, Ada Dugaan Penggelapan TKD

6. Bebas pajak bagi angkot dan mokrolet