Jejak Kontroversi RSS dalam Konflik Sektarian Hindu-Islam di India

SuaraJatim.id - Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), organisasi kelompok nasionalis sayap kanan Hindu yang disebut "anti-Islam" diundang dalam acara dialog keagamaan R20 di Bali oleh PBNU.

Menurut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, pihaknya kini memang tengah membangun dialog dengan Pemerintah India dan RSS. Dialog ini dibangun guna mendorong proses keterlibatan yang konstruktif dalam mengatasi ancaman terhadap umat Islam dan kaum minoritas di negara tersebut.

"Nahdlatul Ulama menyadari adanya berbagai pelanggaran dan ancaman terhadap umat Muslim, Kristen, dan populasi minoritas lain di India," ujarnya, dalam siaran persnya, Kamis (29/09/2022).

"Diskusi Nahdlatul Ulama yang sedang berlangsung dengan Pemerintah India dan RSS dimaksudkan untuk mengatasi berbagai pelanggaran dan ancaman tersebut melalui proses keterlibatan yang konstruktif," katanya.

NU meyakini bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi kepedihan sejarah yang mengakar dan mempromosikan hidup berdampingan secara damai adalah dengan merangkul semua pihak untuk menolak terlibat dalam sentimen kebencian dan permusuhan.

"Nahdlatul Ulama mendorong setiap orang yang beriktikad baik, dari setiap agama dan bangsa, untuk menolak penggunaan identitas sebagai senjata politik dan ikut serta mendorong solidaritas dan rasa hormat di tengah keberagaman masyarakat, budaya, dan bangsa di dunia," kata Gus Yahya.

Lalu siapa itu RSS?

Dalam beberapa tahun terakhir konflik sektarian mencuat di India. Akar masalahnya adalah kepentingan politik penguasa dan oposisi yang dinilai mengorbankan umat Islam India.

Adalah Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), organisasi kelompok nasionalis sayap kanan Hindu yang berdiri 94 tahun lalu, merupakan induk dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang saat ini menguasai India.

Baca Juga: 3 Alasan PBNU Undang RSS, Kelompok Sayap Kanan Hindu India yang Dituding "Anti-Muslim" ke Forum G20 Bali

Politisi BJP berulang kali melempar pernyataan yang menyakiti imat Islam India. Misalnya politisi Nupur Sharma, yang dalam sebuah acara debat menghina Nabi Muhammad SAW. Pernyataannya itu mengundang demonstrasi besar-besaran umat Islam di dunia.

Dalam doktrin organisasi, beberapa pendiri RSS memang terang-terangan memimpikan India menjadi negara Hindu. Alasannya Umat Hindu mayoritas di negara dengan jumlah penduduk satu miliar lebih.

Meski tidak aktif di dalam politik elektoral, doktrin RSS sangat kental dalam politik BJP yang saat ini menguasai India, dimana salah satu politikusnya kini menjabat sebagai Perdana Menteri, yani Narendra Modi.

Modi dalam beberapa tahun terakhir membuat kebijakan yang dinilai diskriminatif pada Umat Islam. Misalnya saat mengajukan amandemen UU Kewarganegaraan dan Keimigrasian yang dinilai diskriminatif terhadap warga muslim.

Kemudian isu sektarian larangan menggunakan hijab di kampus. Dan terakhir pernyataan-pernyataan politikusnya yang dinilai menghina Islam. Kebijakan Modi soal amandemen UU Kewarganegaraan bahkan sempat memicu demonstrasi dan bentrok sektarian menjalar ke seantero India.

RSS juga disebut-sebut berada di belakang gelombang Islamofobia. Ini bisa dilihat di media sosial ketika politikus BJP dan simpatisan Hindu nasionalis menggalang kampanye di media sosial dengan tagar #CoronaJihad.

Ini respons mereka terhadap acara akbar Jemaah Tabligh di New Delhi yang dihadiri ribuan orang akhir Maret silam. Saat itu pemerintah India belum memberlakukan karantina, meski sedang aktif menyerukan pembatasan sosial buat meredam wabah.

Tagar itu dipenuhi meme dan gambar bernada anti-muslim atau retorika yang menempatkan minoritas muslim sebagai musuh India.

Meskipun begitu BJP mengatakan kalau partainya tidak mendukung gerakan apapun yang menghina atau merendahkan agama atau tokoh agama manapun. BJP juga menuduh lawan politiknya sengaja membenturkan BJP dengan umat Islam.

Lalu terkait isu RSS yang disebut anti muslim, Narenda Modi menjawab kalau BJP tidak mendukung diskriminasi agama. Begitu juga dengan Ketua Umum Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), Mohan Baghwat. Ia menjamin minoritas muslim India tidak akan mengalami diskriminasi atas dasar agama.