Rusia Tolak Akses Bantuan PBB ke Daerah Kekuasaannya di Ukraina

SuaraJatim.id - Perang Ukraina vs Rusia memicu aksi keprihatinan dunia. Korban dari kalangan sipil cukup banyak dalam perang yang sudah berlangsung selama beberapa bulan itu.

Meskipun begitu, bagi Rusia tidak gampang menerima bantuan asing ke daerah sipil di bawah kekuasannya di Ukraina. Hal ini disampaikan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Koordinator kemanusiaan PBB di Ukraina pada Kamis (20/10) mengatakan bahwa Rusia tidak memberikan akses ke daerah-daerah yang dikuasainya saat menjelang musim dingin dan jutaan orang membutuhkan bantuan kemanusiaan.

"Tanggapan dari pihak Ukraina hampir selalu positif," kata Denise Brown kepada awak media di markas PBB.

"Sayangnya, di pihak Rusia, permintaan (akses) itu selalu ditolak." ujarnya menambahkan.

Saat pertempuran terus berlanjut di wilayah timur dan selatan, Moskow meluncurkan sederet serangan terhadap sejumlah kota di Ukraina dalam dua pekan terakhir yang telah membunuh dan melukai puluhan orang dan juga menghancurkan infrastruktur vital.

Sekitar 680 korban warga sipil tercatat di Ukraina sejak 1-16 Oktober, menurut Kantor HAM PBB.

Brown menuturkan serangan baru-baru ini telah mengurangi mobilitas badan yang dipimpinnya sekaligus memperlambat tanggapan kemanusiaan.

"Terjadi kerusakan yang cukup parah, cukup parah," katanya. "Ketika saya berdiri di gedung-gedung yang telah hancur lebur, itu benar-benar nyata. Nyata."

Baca Juga: Rusia Tolak Akses Bantuan ke Daerah Kekuasaannya di Ukraina

Ditanya tentang berapa lama waktu yang diperlukan untuk membangun kembali negara tersebut, ia mengatakan: "Ketika anda berdiri di depan gedung-gedung ini, yang benar-benar hancur, puing-puing bangunan di banyak wilayah -- ini tidak untuk tahun depan. Ini untuk waktu yang begitu lama. Berapa lama? Saya tidak tahu, tetapi tidak untuk saat ini."

Pasukan Ukraina berhasil membuat kemajuan di wilayah-wilayah pendudukan sejak perang dimulai pada 24 Februari.

Rusia mengerahkan lebih banyak tentara cadangan dan mencaplok empat wilayah Ukraina yakni Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk dan Luhansk menyusul apa yang disebut komunitas internasional sebagai referendum "palsu". ANTARA