SuaraJatim.id - Polda Jatim sedang mengusut dugaan kasus penggelapan dana hibah KONI Banyuwangi sepanjang 2020-2022. KONI Banyuwangi dilaporkan menggelapkan dana tersebut.
Oleh sebab itu, Penyidik Unit IV Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim sempat memeriksa Ketua KONI Banyuwangi, Mukayin. Ia diperiksa selama 7 jam di Polresta setempat, Rabu (23/11/2022).
Kedatangan penyidik dari Polda Jatim, dibenarkan Kasatreskrim Polresta Banyuwangi, Kompol Agus Sobarnapraja saat ditemui di ruangannya kemarin. Wartawan juga sempat hendak memotret penyelidikan tersebut.
Di sisi lain Agus juga mengaku jika hanya mengetahui bahwa ada penyidik dari Polda Jatim yang datang untuk melakukan pemeriksaan di Polresta Banyuwangi.
"Memang benar ada penyidik Polda Jatim datang, namun belum monitor terkait hal apa," jawab Agus secara singakt dikutip dari surajatimpost.com jejaring media suara.com, Jumat (25/11/2022).
Wartawan yang mengabadikan pemeriksaan pun sempat ditegur. "Mas darimana, kenapa ambil foto? Hapus fotonya, itu ada foto saya," tutur penyidik Polda Jatim yang tidak menyebutkan namanya tersebut.
Sementara dikonfirmasi terpisah, Ketua KONI Banyuwangi Mukayin mengatakan, jika pemeriksaan oleh penyidik Polda Jatim hanya sebatas klarifikasi adanya laporan dari masyarakat.
"Kita hanya diminta klarifikasi dari KONI, karena ada laporan masyarakat kaitan anggaran dana hibah," kata Mukayin saat diwawancara lewat sambungan teleponnya, Rabu malam 23 November 2022 kemarin.
Mukayin menyebut, dirinya justru belum mengetahui adanya laporan tersebut apakah berkaitan dengan dugaan penyelewengan anggaran atau lainnya.
Baca Juga: Petani 2 Desa di Banyuwangi Diteror Kawanan Kera, Lahan Pertanian Rusak
"Laporannya saya tidak tahu. Saya hanya diminta klarifikasi betulkah dana KONI tahun sekian jumlahnya sekian, peruntukannya dan lain sebagainya. Berkas semua, sudah kami serahkan ke penyidik," tutur Mukayin.
Mukayin menegaskan, pihaknya juga membantah terkait isu jika KONI Banyuwangi diduga menggelapkan anggaran dana hibah sepanjang 2020-2022.
Karena peruntukan anggaran tersebut, lanjutnya, sudah disesuaikan dengan aturan yang berlaku. "Peruntukannya dibagi dua untuk sekretariat KONI dan untuk pembinaan Cabor," terangnya.
Sehingga, kata Mukayin, jika ada dugaan masyarakat yang menuding KONI Banyuwangi melakukan penyelewengan, pihaknya justru tidak menyalahkan, karena dinilai masyarakat mungkin tidak mengetahui hal tersebut.
"Cuman kalau dikatakan penyelewangan, saya tertawa, dimana penyelewengannya. Karena apa, dengan dana seperti itu, sekretariat KONI hanya mengambil 10 persen. Sedangkan sisanya sudah dibagi ke setiap Cabor," cetusnya.
Sementara, masih kata Mukayin, untuk anggaran dana hibah Rp 4 miliar di tahun 2022. Justru Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) nya, bahkan belum dibuat. Karena penggunaan anggaran Koni 2022, masih sampai bulan Desember.
Berita Terkait
-
Petani 2 Desa di Banyuwangi Diteror Kawanan Kera, Lahan Pertanian Rusak
-
Gelaran IFRC Besutan BSI Dongkrak UMKM dan Okupansi Hotel di Banyuwangi
-
Keren! Cabor Dance Sport Sumbang Dua Medali Emas Untuk Tabanan pada Porprov Bali VX
-
Hasil Sementara Porprov Kaltim, Samarinda Memimpin, Bontang di Posisi 5
-
Satpol PP Kejar Manusia Silver yang Mulai Menjamur di Perempatan Banyuwangi
Terpopuler
- Panitia Batalkan Undang Raffi Ahmad di GSI Youth Fest Hero Summit
- Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
- Prestasi Kinclong Netty Rosdiana Siagian: Mundur dari Polri, Tak Sejalan dengan Hati Nurani
- Kenapa Raffi Ahmad Diboikot? Ini Kronologi Acara Sumpah Pemuda sampai Rans Carnival Sepi
- Margarito Kamis Jelaskan Isi Putusan MA, RI Tak Lagi Punya Wakil Presiden yang Sah?
Pilihan
-
Jenderal Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo
-
Tak Perlu Bongkar Kitab, Muhammadiyah Bikin AI Khusus ChatHPT untuk Jawab Persoalan Agama
-
Sejumlah Jenderal Polri Dikabarkan Diamankan, Satu 'Bintang Empat' Sudah Dilepas
-
Gempa M 5,5 Guncang Laut Barat Laut Tanimbar, Getaran Terasa hingga Saumlaki
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
Terkini
-
Tiga Anggota Polri Jadi Tersangka Penyadapan Ilegal, Irwasum Tegaskan Bukan Kebijakan Institusi
-
Petani Sawit Berpotensi Keluar dari Sistem RSPO Jika Pendapatan Terus Menurun
-
BPBD Kabupaten Malang Tangani Banjir dan Longsor di Sejumlah Kecamatan
-
Banjir dan Longsor Terjang Malang Selatan, Sejumlah Akses Jalan Terputus
-
Longsor Rusak Pagar dan Plengsengan SDN 2 Pandean Trenggalek