Jawab Pertanyaan dari Mahfud MD, Gibran Sebut Sudah Ada Investor Masuk IKN, Politisi PDIP: Belum Ada Realisasi

SuaraJatim.id - Prof Dr Mahfud MD selaku calon wakil presiden yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo menyatakan bahwa sejauh ini belum ada investor swasta yang terlibat konkret dalam pembiayaan pembangunan IKN.

Hal itu nampaknya dibantah langsung oleh Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Cawapres dari Prabowo Subianto.

Gibran memberikan jawaban atas pernyataan Prof Mahfud dengan menyebutkan sejumlah perusahaan yang telah ikut dalam pendanaan IKN, seperti Mayapada dan Agung Sedayu.

Menanggapi hal itu, Ketua Badan Anggaran DPR RI, MH Said Abdullah memiliki pandangan berbeda. Menurut dia bahwa sesuai dengan peraturan undang-undang, IKN bersumber dari tiga pihak.

“Jika kita jabarkan secara umum, pendanaan IKN itu bersumber dari tiga pihak, pertama dari APBN, kedua pemanfaatan dan atau pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN), serta investasi swasta,” imbuhnya.

Dari hasil pengecekan data atas sumber pendanaan IKN yang dirinya lakukan, menurut Said yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan ini, sejauh ini masih berasal dari APBN.

Realisasi APBN untuk IKN dimulai pada tahun 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, tahun 2023 ini dianggarkan Rp 29,3 triliun dan APBN tahun 2024 rencana alokasi sebesar Rp 40,6 triliun. Jadi, sampai tahun 2024 nanti penggunaan APBN direncanakan Rp 75,4 triliun.

“Jadi, kalau rencana total anggaran IKN sebesar Rp 466 triliun, maka dibagi menjadi tiga indikasi pendanaan, yaitu APBN sebesar Rp 90,4 triliun, Badan Usaha/Swasta sebesar Rp 123,2 triliun, dan KPBU sebesar Rp 252,5 triliun. Hingga tahun depan alokasi anggaran melalui APBN sudah mencapai 16,1 persen, hampir mencapai 20 persen sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan Mas Gibran, yang menargetkan penggunakaan APBN maksimal 20 persen saja untuk anggaran IKN,” jelasnya.

Sejauh ini, Said juga mencermati belum ada realisasi konkret kucuran investasi swasta atau yang bersumber dari BMN sebagaimana yang diperbolehkan oleh Undang-undang. Adapun sejumlah media yang memberitakan adanya investasi sektor swasta sebesar Rp 45 triliun itu masih Letter of Intend (LoI), alias sebatas pernyataan komitmen yang belum mewujud dalam aksi investasi yang belum sebesar yang diberitakan. Selain itu, skemanya juga model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan lagi-lagi dirinya khawatir APBN juga nanti yang menanggungnya.

Baca Juga: Dianggap Menang Debat Cawapres Malam Ini, Nama Gibran Jadi Omongan Netizen: Cak Imin Kena Slepet Tuh

“Inilah yang saya khwatirkan sejak lama, kurang minatnya pihak swasta pada pembangunan IKN pada akhirnya meletakkan APBN sebagai sumber pendanaan utama. IKN baru tiga tahun sejak diundangkan, rencana penggunaan anggaran dari APBN sudah mencapai 16,1 persen, padahal ini proyek jangka panjang. Sebaiknya pemerintah harus memiliki rencana aksi yang berjangka panjang, tahap setahap, dengan pendanaan yang berimbang antara APBN, KPBU dan swasta,” tukasnya.

Said yang juga Ketua DPD PDIP Jatim ini sangat memahami kekhawatiran para pengusaha atas investasi mereka ke IKN. Pertama, saat ini tengah berlangsung pemilu, ada sejumlah kandidat capres yang berkomitmen meneruskan IKN, ada juga yang menolak IKN. Hal ini tentu saja akan menjadi risiko investasi bagi pengusaha.

“Kami tegaskan pasangan Ganjar dan Mahfud berkomitmen akan meneruskan pembangunan IKN. Selain karena sudah menjadi perintah Undang-undang, pembangunan IKN kami maksudkan untuk membagi beban Jakarta yang telah kelebihan kapasitas menanggung ruang hidup, baik sebagai ibukota negara, dan pusat ekonomi secara layak. Jakarta tidak mampu menopang standar kehidupan lingkungan hidup yang sehat. Jakarta selalu dinobatkan sebagai kota dengan tingkat polutan besar dunia, bahkan beberapa kali menduduki peringkat kedua dunia. Itulah sebabnya ibukota negara perlu dipindahkan, untuk mengurangi beban di Jakarta,” paparnya, dikutip dari BeritaJatim -jaringan Suara.com.