SuaraJatim.id - Sebanyak 41,2 persen masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) Lamongan – Gresik tak percaya dan meragukan netralitas perangkat desa dan penyelenggara Pemilu 2024. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi ketidakpercayaan tersebut.
Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PSDK) Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) bekerjasama dengan Pusat Studi Anti Korupsi dan Demokrasi (PUSAD) UM Surabaya, saat merilis hasil surveinya.
Dr. Thoat Stiawan, Peneliti Utama PUSAD UM Surabaya mengatakan bahwa tingkat ketidakpercayaan masyarakat di Kabupaten Lamongan dan Gresik terhadap netralitas perangkat desa dan penyelenggara Pemilu ini masih cukup tinggi.
“Survey ini menyasar 1.165 responden dari seluruh kecamatan di Lamongan dan Gresik, hasilnya 41,2 persen masyarakat menjawab tidak percaya, 1,8 tidak menjawab, dan 56,8 menjawab percaya,” katanya, disadur dari BeritaJatim.com--Jaringan Suara.com, Minggu (31/12/2023).
Dianggap Punya Afiliasi pada Parpol
Thoat merinci, alasan terkuat ketidakpercayaan tersebut adalah karena perangkat desa dan penyelenggara Pemilu dianggap tidak netral, dianggap berafiliasi kepada partai politik dan dianggap menggiring opini masyarakat dalam hal pilihan politik.
Padahal, kata Thoat, kultur sosial kemasyarakatan di Lamongan dan Gresik ini cukup kuat dipengaruhi oleh tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah. Kedua Kabupaten penopang Surabaya itu juga memiliki karakteristik masyarakat yang kosmopolitan.
Potensi Suara Gresik dan Lamongan Tinggi
Sebagai dua Kabupaten yang menopang Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik memiliki potensi yang sangat besar berkaitan dengan kekayaan maritim beserta potensi sebagai lalu-lintas barang dan jasa di Teluk Lamong.
Baca Juga: Gubernur Khofifah Ajak Masyarakat Meriahkan Peringatan Hari Jadi ke-78 Provinsi Jatim
“Daya tarik ekonomi-perdagangan itu menjadi kunci dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang,” imbuhnya.
Berita Terkait
-
Warga Kerap Kepung Kantor Polisi, ICJR Harap RKUHAP Akomodir Ketersedian Pengawasan dan Keberatan
-
Tuntut Penyelesaian Konflik Tambang Muara Kate, Kantor Gubernur Kaltim Digeruduk
-
MAKI: MA Harus Membuka Diri Terhadap Pengawasan KY Demi Cegah Hakim Terima Suap
-
Marak Hakim Kena Kasus Suap, MAKI Sebut Pengawasan MA Masih Buruk
-
Salurkan Bantuan Sanitasi Layak dan Air Bersih, PNM Peduli Masa Depan Sehat
Terpopuler
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
- Emil Audero Menyesal: Lebih Baik Ketimbang Tidak Sama Sekali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- 5 Rekomendasi Moisturizer Indomaret, Anti Repot Cari Skincare buat Wajah Glowing
- Kata Anak Hotma Sitompul Soal Desiree Tarigan dan Bams Datang Melayat
Pilihan
-
AS Soroti Mangga Dua Jadi Lokasi Sarang Barang Bajakan, Mendag: Nanti Kita Cek!
-
Kronologi Anggota Ormas Intimidasi dan Lakukan Pemerasan Pabrik di Langkat
-
Jantung Logistik RI Kacau Balau Gara-gara Pelindo
-
Emansipasi Tanpa Harus Menyerupai Laki-Laki
-
Laga Sulit di Goodison Park: Ini Link Live Streaming Everton vs Manchester City
Terkini
-
Makin Ramah Pengguna, BRImo Hadir dengan Bahasa Indonesia dan Inggris
-
Pendaftaran Tanah Elektronik: Khofifah Dorong Notaris & PPAT Jatim Lebih Efisien!
-
Berikut Ini Kisah Sukses Bening by Helena Bersama BRI
-
Gubernur Khofifah Komitmen Bangun Moderasi Beragama Diajarkan Sejak Dini, Jaga Sinergi dengan BNPT
-
Puluhan Mantan Karyawan yang Ijazahnya Ditahan Resmi Lapor Polisi