Gibran Terancam Sanksi hingga Masuk Daftar Hitam CFD

SuaraJatim.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Pusat (Jakpus) memutuskan bahwa aksi bagi-bagi susu yang dilakukan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka, di area car free day (CFD) Jakarta sebagai pelanggaran Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016.

Hal tersebut berdasarkan pemberitahuan tentang status temuan yang dipajang di Mading Bawaslu Kota Jakarta Pusat di Lantai 1 yang telah ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakpus Christian Nelson Pangkey tertanggal 3 Januari 2024 di Jakarta.

"Merekomendasikan temuan dengan nomor register 001/Reg/TM/PP/Kota/1201/XII/2023 tentang adanya kegiatan pembagian Susu (greenfields) oleh Gibran Rakabuming Raka (Cawapres nomor urut 02) kepada warga yang berada di wilayah car free day Jakarta Pusat tanggal 03 Desember 2023 yang telah diregister pada tanggal 11 Desember 2023, sebagai Pelanggaran Hukum Lainnya," tulis Nelson Pangkey dalam secarik kertas pengumuman, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Jumat (05/01/2024).

Pada poin kedua, tertulis Bawaslu Jakpus akan menyampaikan rekomendasi itu kepada Bawaslu DKI Jakarta untuk diteruskan ke instansi yang berwenang.

Baca Juga: Spesifikasi Senpi yang Diduga Digunakan untuk Menembak Relawan Prabowo-Gibran di Sampang

"Dan diteruskan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tulis Nelson.

Nama Penemu temuan tersebut diketahui bernama RA Rosaluna. Nomor Temuan 001/Reg/TM/ PP/Kota/12.0 1/XII/2023. Status Temuan telah ditindaklanjuti Bawaslu Kota Jakarta Pusat.

Terlapor dalam temuan tersebut ada empat orang yakni, Gibran Rakabuming Raka (Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02), Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Sigit Purnomo Syamsuddin Said (Pasha Ungu), dan Surya Utama (Uya Kuya).

Sanksi untuk Gibran

Untuk diketahui, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 menyatakan bahwa Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut (Pasal 7 ayat 2). 

Baca Juga: Disebut Cawapres Tak Berwibawa, Gibran Balas dengan Elegan

Terkait dengan pelanggaran tersebut, Bawaslu menyebut bahwa pihaknya hanya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat rekomendasi sanksi. Sementara yang berhak menjatuhkan sanksi adalah pihak yang menerbitkan peraturan tersebut, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

'Sanksinya bukan di kita. Kita hanya memberikan rekomendasi saja," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakpus, Dimas Trianto Putro, Selasa (2/1/2024).

Ketika disinggung kemungkinan diskualifikasi Gibran sebagai peserta Pilpres 2024, Bawaslu menegaskan sanksi yang diberikan tidak akan sampai menyentuh ranah tersebut. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasikan peserta Pemilu.

"Wah enggaklah (didiskualifikasi)" kata Dimas menegaskan.

Sementara itu, mengacu pada Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016, Gibran terancam mendapatkan surat teguran hingga masuk dalam daftar hitam CFD.

"Dalam hal ditemukan partisipan tidak memenuhi aturan dalam pengisian acara pelaksanaan HBKB, Penyelenggara HBKB akan memberikan Surat Teguran kepada partisipan sebagaimana tercantum pada Format 3 lampiran I Peraturan Gubemur ini," bunyi Pasal 9 ayat 2 huruf e di Pergub Nomor 12/2016.

Selanjutnya, apabila pelaku pelanggaran terbukti melakukan pelanggaran lagi setelah menerima surat teguran tertulis, maka pelaku akan dimasukkan ke dalam daftar hitam yang berarti tidak diizinkan lagi untuk berpartisipasi dalam kegiatan CFD.

"Partisipan yang telah diberikan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf e, tetap melakukan pelanggaran pada pelaksanaan HBKB berikutnya dan/atau berdasarkan hasil evaluasi Tim Kerja HBKB, tidak diperbolehkan lagi untuk mengisi kegiatan dalam pelaksanaan HBKB selanjutnya dengan diberikan Surat Daftar Hitam sebagaimana tercantum pada Format 4 Lampiran I Peraturan Gubernur ini," bunyi huruf f pada pasal yang sama.

Klarifikasi Gibran

Sebelumnya diberitakan, Gibran Rakabuming Raka, memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, pada Rabu (03/01/2023) terkait dengan polemik dugaan pelanggaran pemilu usai bagi-bagi susu gratis saat Car Free Day (CFD).

Setelah menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 1 jam 20 menit, Wali Kota Surakarta itu menghampiri awak media yang menanti. Dalam kesempatan tersebut, Gibran memberikan klarifikasi bahwa agenda bagi-bagi susu gratis saat CFD itu sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan kampanye politik.

"Hari ini kami memenuhi panggilan undangan dari Bawaslu Jakarta Pusat. Sudah kami jelaskan di dalam bahwa kegiatan 3 Desember lalu di Car Free Day Jakarta tidak ada sama sekali kegiatan partai politik. Sudah itu aja," ujar Gibran di kantor Bawaslu Jakpus, Rabu (3/1/2024).

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menegaskan bahwa dirinya hanya ingin bagi-bagi susu gratis untuk masyarakat. Ia menyebut bahwa kegiatan itu tak ada hubungannya dengan kampanye dirinya sebagai cawapres.

"Tidak ada sama sekali kegiatan politik ya. Kan juga teman-teman saya ajak juga kemarin ya gitu," ungkapnya.