Gibran Terancam Sanksi hingga Masuk Daftar Hitam CFD

SuaraJatim.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Pusat (Jakpus) memutuskan bahwa aksi bagi-bagi susu yang dilakukan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka, di area car free day (CFD) Jakarta sebagai pelanggaran Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016.

Hal tersebut berdasarkan pemberitahuan tentang status temuan yang dipajang di Mading Bawaslu Kota Jakarta Pusat di Lantai 1 yang telah ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Jakpus Christian Nelson Pangkey tertanggal 3 Januari 2024 di Jakarta.

"Merekomendasikan temuan dengan nomor register 001/Reg/TM/PP/Kota/1201/XII/2023 tentang adanya kegiatan pembagian Susu (greenfields) oleh Gibran Rakabuming Raka (Cawapres nomor urut 02) kepada warga yang berada di wilayah car free day Jakarta Pusat tanggal 03 Desember 2023 yang telah diregister pada tanggal 11 Desember 2023, sebagai Pelanggaran Hukum Lainnya," tulis Nelson Pangkey dalam secarik kertas pengumuman, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Jumat (05/01/2024).

Pada poin kedua, tertulis Bawaslu Jakpus akan menyampaikan rekomendasi itu kepada Bawaslu DKI Jakarta untuk diteruskan ke instansi yang berwenang.

Baca Juga: Spesifikasi Senpi yang Diduga Digunakan untuk Menembak Relawan Prabowo-Gibran di Sampang

"Dan diteruskan kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tulis Nelson.

Nama Penemu temuan tersebut diketahui bernama RA Rosaluna. Nomor Temuan 001/Reg/TM/ PP/Kota/12.0 1/XII/2023. Status Temuan telah ditindaklanjuti Bawaslu Kota Jakarta Pusat.

Terlapor dalam temuan tersebut ada empat orang yakni, Gibran Rakabuming Raka (Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02), Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Sigit Purnomo Syamsuddin Said (Pasha Ungu), dan Surya Utama (Uya Kuya).

Sanksi untuk Gibran

Untuk diketahui, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 menyatakan bahwa Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau CFD tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut (Pasal 7 ayat 2). 

Baca Juga: Disebut Cawapres Tak Berwibawa, Gibran Balas dengan Elegan

Terkait dengan pelanggaran tersebut, Bawaslu menyebut bahwa pihaknya hanya memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat rekomendasi sanksi. Sementara yang berhak menjatuhkan sanksi adalah pihak yang menerbitkan peraturan tersebut, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.