Jelang Ramadan dan Idul Fitri, Pj. Gubernur Adhy Rumuskan Strategi Pengendalian Inflasi Agar Harga Pangan Terkendali

SuaraJatim.id - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur merumuskan strategi pengendalian inflasi jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 1445 H.

Pembahasan itu digelar dalam High Level Meeting (HLM) yang digelar bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur tersebut diikuti pula oleh bupati/wali kota se Jatim, BUMD, BUMN, dan Kepala OPD Pemprov Jatim di Hotel Wyndham, Surabaya, Jumat (8/3/2024).

Dalam kesempatan ini, Pj. Gubernur Adhy menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka inflasi Jatim per Februari 2024 sebesar 2,81% (y-on-y). Dengan capaian ini ia optimis sasaran inflasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 101/PMK.010/2021 sebesar (2,5±1) persen pada tahun 2024 bisa tercapai. “Faktor dominan penyumbang inflasi masih dikarenakan kenaikan harga pangan seperti beras, cabai, bawang putih, telur ayam ras, dan daging ayam ras,” ujarnya.

Maka dari itu, lanjut Pj. Gubernur Adhy, pihaknya berupaya melakukan pengendalian inflasi termasuk menekan kenaikan harga pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri telah dipersiapkan dengan baik. “Ketersediaan BBM dan LPG kita pastikan mencukupi. Jadi masyarakat tidak perlu panik dan bisa menjalankan Ibadah di Bulan Ramadan dengan tenang,” katanya.

Baca Juga: Jatim Raih Peringkat I Anugerah Legislasi 2023 Kemenkumham

Meski demikian, Pj. Gubernur Adhy juga meminta komitmen penuh TPID baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Jatim untuk bersama-sama dan bersinergi dalam mengendalikan inflasi. Terutama di momen menjelang HBKN ini.

“TPID bersama BI telah mencanangkan Program Sigati (Sinergitas Gapai Inflasi Terkendali) yang merupakan penajaman strategi 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif,” katanya. Secara rinci strategi keterjangkauan harga dilakukan melalui operasi pasar murah, gerakan pangan murah, warung tekan inflasi, intensifikasi penyebaran bahan pangan, dan program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

Kemudian strategi ketersediaan pasokan dicapai dengan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan stok barang hingga penguatan kelembagaan produsen. Salah satu bentuk penguatan tersebut dengan skema korporasi petani.

"Terobosan ini sebetulnya sudah dilakukan sejak semester lalu untuk konsep programnya. Saat ini, pelatihannya sudah berjalan di Jombang dengan 10 gapoktan menggunakan koperasi petani dan nelayan dengan model koperasi multi pihak baik petani pemilik rice mill, kemudian kepala desa dan beberapa komponen lainnya," katanya. “Penguatan produsen ini juga dimaksudkan untuk memastikan kebutuhan pangan Jatim terpenuhi terlebih dahulu baru didistribusikan ke daerah lain. Sebab, Jatim merupakan lumbung pangan yang menjadi tumpuan bagi 16 provinsi lainnya,” imbuh Adhy menjelaskan.

Strategi selanjutnya ialah memastikan kelancaran distribusi dengan cara mengoptimalkan kerja sama intra provinsi dan memberi bantuan angkutan bahan pangan strategis. Serta terakhir ialah komunikasi efektif dengan cara mengendalikan ekspektasi inflasi dan mencegah asimetri informasi di masyarakat. Selain itu, Pj. Gubernur Adhy juga mengimbau masyarakat agar tidak termakan informasi tidak benar seperti stok BBM dan LPG habis yang menimbulkan panic buying.

Baca Juga: Gubernur Khofifah Minta Humas Tidak Hanya Jaga Reputasi Tapi Juga Bisa Jadi Referensi

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, HLM kali ini merupakan rangkaian dari komitmen pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur dengan seluruh stakeholder termasuk Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi. Erwin mengungkapkan, pada 27 Februari yang lalu, pihaknya sudah melaksanakan rakorpusda dengan mengundang kementerian dan lembaga terkait dari Jakarta dan koordinasi di seluruh wilayah Jawa dalam konteks mengendalikan inflasi.