AHY Ungkap Kasus Mafia Tanah di Jatim, Modusnya Ngeri

SuaraJatim.id - Satgas Anti-Mafia Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membongkar sindikat mafia tanah yang terjadi di Banyuwangi dan Pamekasan, Jawa Timur.

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, kasus mafia tanah tersebut terungkap hasil kerja yang dilakukan beberapa waktu lalu. "Terdapat berkas perkara yang sudah P21 atau lengkap sebanyak dua kasus di Banyuwangi dan Pamekasan dengan lima orang tersangka," katanya di Polda Jatim, Sabtu (16/3/2024).

Dia menjelaskan, untuk kasus yang di Banyuwangi dalam aksinya memalsukan surat kuasa dalam proses pemisahan sertifikat di Kantor Pertanahan setempat.

"Kerugian sekitar Rp17,769 miliar dengan luas tanah 14.250 meter persegi. Potensi kerugian negara dari BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPh (Pajak Penghasilan) sebesar Rp506 juta," katanya.

Baca Juga: Link Jadwal Imsakiyah Sepanjang Ramadhan 2024 untuk Banyuwangi dan Sekitarnya

Kantor Pertanahan Banyuwangi atas instruksi Satgas Anti-Mafia Tanah kini telah menahan 1.200 sertifikat yang diduga palsu.

AHY menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk memberantas mafia tanah.

Kepala Satgas Anti-Mafia Tanah Brigadir Jenderal Polisi Arif Rachman menambahkan, pengungkapan kasus tersebut berdasarkan laporan yang masuk ke Polres Banyuwangi dan Pamekasan.

Kasus di Banyuwangi terjadi pada Januari 2023 dengan tersangka dua orang, yakni inisial P (54) dan PDR (34).

Arif menyampaikan, kasus tersebut bermula dari korban yang berinisial AKR yakni ahli waris tanah ingin mengajukan proses pemisahan sertifikat.

Baca Juga: Sungai Meluap, 3 Kabupetan di Madura Dikepung Banjir

Korban meminta bantuan P sebagai calo untuk mengurusnya. Namun, ternyata pelaku ini menggunakan dokumen berupa surat kuasa palsu dengan melampirkan site plan yang bertandatangan, stempel dan nomor registrasi dari Kantor Dinas PU palsu.

Dalam aksinya, P dibantu PDR yang berperan menunjukkan batas tanah kepada petugas BPN. Setelah selesai ditinjau, kemudian dilakukan kesesuaian pemanfaatan ruang (KKPR), serta melengkapi persyaratan secara daring dan menjadi saksi akta jual beli (AJB).

Padahal pemilik tanah yang sah sudah meninggal dunia. Sementara itu, ahli waris juga tidak tahu pemisahan tersebut.

"Ahli waris tidak tahu pemisahan tersebut. Potensi kerugiannya Rp17,769 miliar. Selain itu, penting bagi kami rusaknya data di Kantor Pertanahan yang harusnya jadi aset pemda tidak terealisasi," kata Arif.

Satgas Mafia Tanah kemudian mengamankan kedua pelaku dengan sejumlah barang bukti berupa satu unit laptop, sejumlah dokumen, satu lembar kuitansi pembayaran pemisahan bidang sebesar Rp411 ribu.

Polisi menjerat kedua tersangka dengan Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP tentang membuat, memalsu dan atau menggunakan surat palsu dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara.

"Sedangkan kasus Pamekasan, di mana fakta terhadap objek perkara terbit SHM 476 atas nama D. Tersangka tiga orang sedang diproses di Kejari Pamekasan. Ada bukti dokumen dan beberapa pendukung," kata Arif.

Ia menyampaikan untuk kasus yang di Pamekasan ada tiga orang tersangka, yakni berinisial B, (57); MS, (53); dan S, (51) asal Pamekasan berperan sebagai makelar, dengan seorang korban berinisial D.

Kasus ini berkembang di tanah seluas 1.418 meter persegi dengan sertifikat tanah atas nama D.

Almarhumah S membuat dokumen palsu untuk mengajukan permohonan SHM (sertifikat hak milik) ke Kantor Pertanahan Pamekasan. Dokumen tanah kemudian terbit SHM 02559 atas nama S dengan luas 1.408 meter persegi tahun 2020 lalu.

Tanah tersebut lalu dijual kepada Rudy Darmanto seharga Rp1,3 miliar dan korban D mengalami kerugian.

Dari hasil penjualan tersebut, tersangka mendapat keuntungan Rp675 juta yang dibagi tiga. Di mana B mendapat Rp45 juta, MS mendapat Rp615 juta, dan S mendapat Rp15 juta.

Ketiga tersangka pun dijerat Pasal 385 ayat 1 e KUHP juncto Pasal 55 KUHP tentang turut serta menjual tanah padahal diketahuinya yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain dengan ancaman 4 tahun penjara. (Antara)