Jumlah Penduduk Miskin Belum Kembali Sebelum Covid-19, DPRD Jatim Beri 2 Rekomendasi

SuaraJatim.id - Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2023, DPRD Jatim menyoroti jumlah penduduk miskin yang belum pulih seperti sebelum Covid-19.

Juru bicara Pansus LKPJ 2023 DPRD Jatim Mohammad Rosidi menyampaikan, persentasi penduduk miskin pada Maret 2023 mencapai 10,35 persen atau 4.188.800 jiwa. Jumlah tersebut sebenarnya sudah turun sebesar 383,92 ribu jiwa dibanding pada 2022.

Namun, belum menyentuh kembali persentasi jumlah penduduk miskin pada 2019 atau sebelum Covid-19.

"Jumlah penduduk miskin masih belum mengalami pemulihan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum terjadinya Covid-19 yang berada pada 10,20 persen," katanya.

Baca Juga: Hardiknas, DPRD Jatim Harap Tidak Kesenjangan Antara Negeri dan Swasta

Pansus LKPJ Gubernur 2023 memberikan rekomendasi kepada Pemprov Jatim untuk melakukan sejumlah percepatan penanganan kemiskinan.

Pertama, Pansus meminta Pemprov Jatim melakukan pemutakhiran data kemiskinan secara riil sesuai kondisi di lapangan. "Pemutakhiran data dilakukan by name by address yang dikelola sendiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur," ungkapnya.

Pihaknya juga menyarankan untuk melakukan sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik dinas sosial.

Kedua, Pansus menyarankan untuk memprioritaskan program pengentasan kemiskinan. Pansus LPKJ 2023 DPRD Jatim mencata ada 6 daerah yang mencatatkan angka kemiskinan yang sangat tinggi.

Keenam daerah tersebut, di antaranya, Sampang, Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi.

Baca Juga: DPRD Jatim Sarankan Pemprov Tak Tinggalkan Pemkab untuk Pengembangan Bus Trans Jatim

Selain itu, Pansus juga menyarankan penanganan jumlah kemiskinan di 11 daerah dengan angka kemiskinan tinggi, yaitu Pamekasan, Pacitan, Bondowoso, Lamongan,
Bojonegoro, Situbondo, Madiun, Gresik, Nganjuk, Kediri, dan Trenggalek.

"Mensinergikan program dan kegiatan semua OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur agar memiliki dampak terhadap penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur," imbuhnya.