Kondang Kusumaning Ayu Langgar Syarat Pencalonan DPD RI, KPU Jatim Tunggu Putusan Lengkapnya

SuaraJatim.id - Bawaslu Jatim menemukan adanya pelanggaran pada pencalonan Kondang Kusumaning Ayu sebagai anggota DPD RI.

Calon senator asal Jatim itu dinilai telah melanggar syarat administrasi, karena masih terdaftar sebagai staf aktif di Setjen DPD RI saat mendaftar ke KPU setempat.

Anggota Bawaslu Jatim, Ruzmifahrizal Rustam mengatakan, keputusan mengenai pelanggaran administrasi yang dilakukan Kondang keluar pada Senin (20/5/2024).

“Dia (Kondang) kita putuskan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan, jadi tidak memenuhi syarat menjadi calon anggota DPD,” ujar Ruzmi dikutip dari BeritaJatim--partner Suara.com.

Dalam persidangan yang digelar Bawaslu diketahui bahwa semua dalil terbukti.

Ruzmi menjelaskan, sebelumnya Bawaslu Jatim telah menerima laporan dari pemantauan Pemilu yang menyebutkan Kondang masih tercatat sebagai staf atau tenaga ahli di Sekretariat Jenderal DPD RI di Senayan, Jakarta.

Kondang diketahui merupakan tenaga ahli dari Anggota DPD atas nama Evi Zaenal Abidin. Saat mendaftar ke KPU Jatim sebagai calon anggota DPD tidak pernah melampirkan pengunduran diri.

Padahal, berdasarkan peraturan undang-undangan disebutkan bahwa orang masih bekerja sebagai staf atau karyawan di lembaga negara yang keuangannya bersumber dari APBN serta masih menerima gaji harus menyampaikan surat pengunduran diri.

“Yang bersangkutan ini tidak ada surat pengunduran dirinya. Di fakta-fakta persidangan juga terungkap bahwa dia (Kondang) masih terima gaji sebagai staf atau tenaga ahli di DPD, itu kan nggak boleh,” kata Ruzmi.

Baca Juga: 5 Daerah di Jatim Ini Punya Pendaftar Calon Independen untuk Pilkada 2024

Pihak Kondang melalui kuasa hukumnya, kata Ruzmi, berdalih tidak pernah menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Sehingga tidak perlu mengajukan surat pengunduran diri saat mendaftar sebagai Calon Anggota DPD RI.

“Baru pada Mei ini dia menyatakan telah mundur. Padahal di aturan Undang-undang, dia harus sudah mundur per 3 Desember 2023 lalu,” kata dia.

Atas purusan tersebut, Bawaslu meminta KPU Jatim untuk segera menindaklanjutinya. “Semua dikembalikan ke KPU. Untuk eksekusi ada di KPU,” katanya.

Sementara itu, Komisioner KPU Jatim Divisi Teknis, Choirul Umam mengaku belum menerima keputusan Bawaslu tersebut.

“Nanti saya sampaikan kepada yang lain. Sampai hari ini kami belum terima putusan dari Bawaslu Jatim. Harus kami kaji terlebih dahulu putusan lengkapnya, baru kami bisa bersikap,” kata Choirul Umam.