Pj. Gubernur Adhy Apresiasi Para Ujung Tombak Penanggulangan Masalah Sosial

SuaraJatim.id - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono melakukan Dialog Pilar Kesejahteraan Sosial (Kessos) Bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, di Halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (10/10/2024) malam.

Dipandu oleh Suko Widodo, Dosen Universitas Airlangga sekaligus Pakar Komunikasi, dialog ini semarak dengan turut menghadirkan Maliki sebagai Plt. Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan/ Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas RI.

Di kesempatan ini, Pj. Gubernur Adhy menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kemensos RI dan Dinas Sosial Provinsi Jatim yang selama ini terus memberi perhatian dalam penyelesaian masalah sosial di Jawa Timur. Yang mana dalam penyelesaian masalah-masalah sosial di Jatim ini sangat mengandalkan para pilar kesejahteraan sosial.

“Terima kasih kepada teman-teman pilar kesejahteraan sosial selaku ujung tombak peningkatan upaya pemberdayaan khususnya dalam menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial,” imbuh Adhy. “Mari kita sukseskan program-program kesejahteraan sosial di bawah komando Menteri Sosial yang baru,” harapnya.

Baca Juga: Pemprov Jatim Raih Paritrana Award 2024 Kategori Terbaik Inovasi Se Jawa-Bali

Lebih lanjut, Adhy melanjutkan, dialog ini bisa menjadi sarana sinergi bersama dalam meningkatkan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial serta mengentaskan kemiskinan yang lebih baik lagi. “Kami optimis pertemuan ini bisa menjadi sarana peningkatan kolaborasi antara Pusat dan Daerah,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Adhy juga menyorot komitmen Pemprov Jatim menurunkan angka kemiskinan. Sehingga berdasarkan data BPS, per Maret 2024 angka kemiskinan Jatim menyentuh angka 1 digit sebesar 9,79%.

“Capaian tersebut tentu tidak lepas dari pilar - pilar sosial dan program sosial yang sudah tepat, on the track,” tuturnya. “Program Keluarga Harapan (PKH) juga merupakan salah satu program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) Pemprov Jatim,” lanjutnya.

Menurut Adhy, PKH adalah program pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin untuk mensejahterakan masyarakat. Bantuan ini tidak hanya diberikan kepada ibu, ibu hamil, dan anak sekolah, melainkan juga bagi lanjut usia dan penyandang disabilitas.

“PKH merupakan program yang sangat bagus. Pasalnya di negara berkembang, PKH adalah obat mujarab untuk menuntaskan mata rantai angka kemiskinan,” ujar Adhy. “Terima kasih kepada Kemensos yang telah memberikan bantuan sosial kepada 1,6 Juta dari Keluarga PKH dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Sekaligus PKH Plus yaitu PKH lansia 70 tahun keatas di 38 Kabupaten Kota di Jawa Timur,” terangnya.

Baca Juga: Dampingi Wapres RI Buka iConASET 2024, Pj Gubernur Adhy : Pendidikan Tinggi Pencetak SDM Unggul dan Berdaya Saing Global

Di akhir, Adhy juga mengungkapkan kesiapan Pemprov Jatim dalam mendukung implementasi seluruh inovasi program kesejahteraan sosial kedepannya sehingga mampu mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Dalam UU, Pemprov adalah perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, inilah kami siap melaksanakan tugas - tugas yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di bidang sosial,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memuji kemampuan dan keahlian Pj. Gubernur Adhy yang telah berkecimpung cukup lama di Kementerian Sosial sebelum menjabat sebagai Pj Gubernur Jatim. “Pak Adhy ini pakarnya di Kemensos, maka saya ingin belajar langsung dengan beliau,” puji Saifullah.

“Kerja kemensos tentu didalamnya adalah pilar - pilar sosial yang malam ini hadir. Tentu banyak prestasi yang dicatat sebagai sebuah legacy yang akan kita tingkatkan di masa yang akan datang. Dengan modal itu, kita lakukan inovasi, koreksi dan evaluasi sambil membuat sesuatu yang baru sebagai bagian dari mempercepat kesejahteraan sosial,” ujarnya.

Pria yang sering disapa sebagai Gus ini menyebutkan akan banyak tantangan yang akan dijumpai, namun yang perlu digaris bawahi adalah semua orang harus mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dimana kebutuhan dasar terjamin dan diberdayakan. “Kita akan konsolidasi ke dalam secara menyeluruh termasuk pilar sosial agar lebih bisa menjalankan tugas dengan efektif agar target kita untuk penurunan kemiskinan sesuai target, kemudian juga terpenuhinya perlindungan sosial sepanjang hayat,” jelasnya.

“Kita berterima kasih kepada Pemprov Jatim yang memberikan dukungan lewat berbagai insentif kepada pilar - pilar sosial maupun juga kepada keluarga penerima manfaat atau PKH Plus,” tutupnya.

Sedangkan Malik dari Bapenas RI menyatakan pentingnya peran pendamping dalam pilar - pilar sosial sebagai fasilitator dan perantara bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial.

“Salah satu kuncinya adalah pendamping. Tidak akan ada masyarakat yang bisa “naik kelas” (mandiri) jika tidak ada Bapak Ibu disini,” kata Malik.

“Kedepan, kita harus bisa entaskan kemiskinan. PKH adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat atau bisa mengidentifikasi kebutuhannya apa untuk bisa mandiri,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Restu Novi Widiani mengatakan latar belakang dialog ini harapannya adalah sukacita menyambut kedatangan Menteri Sosial yang baru serta refleksi dan sinkronisasi program prioritas dari Kemensos sampai Kab/ Kota di Jatim sesuai dengan tagline Ulang Tahun Pemprov Jatim.

“Bersama bersatu untuk Jatim Maju. Mari mulai sekarang titik nol Kemensos, Provinsi sampai dengan Kab/ Kota bersama bersatu untuk Jatim Maju,” ungkap Restu Novi.

“Ini adalah wadah aspirasi antara pilar kesejahteraan sosial dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penanganan kesejahteraan sosial. Juga peningkatan kompetensi pilar kesos juga sarana komunikasi untuk menyampaikan permasalahan yang akan dikupas tuntas dengan dialog interaktif,” ucapnya.

Sebagai informasi, juga dilakukan penyerahan apresiasi secara simbolis atau tali asih berupa buku tabungan berisi uang tunai sebanyak Rp 500.000 kepada 3 orang perwakilan pilar kesejahteraan sosial (TKSK, Tagana dan PKH) oleh Pj. Gubernur Adhy Karyono dan Menteri Sosial RI.