Angka Terbaru Disbun, Segini Banyak Lahan Tebu dan Tembakau di Jatim

SuaraJatim.id - Dinas Perkebunan (Disbun) Jatim terus memperbarui data luas lahan tebu dan tembakau di wilayahnya. 

Data Disbun Jatim, luas lahan tembakau pada tahun 2023 adalah 115 ribu hektare. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Dydik Rudy Prasetya mengatakan, angka tersebut naik pada tahun ini. 

“Menurut estimasi pada tahun ini luas lahan tembakau akan mengalami kenaikan mencapai angka 120 ribu hektare hingga 150 ribu hektare. Dan hingga saat ini proses validasi masih terus berjalan,” ujarnya dikutip, Selasa (17/12/2024). 

Sedangkan untuk luas lahan tebu di Jatim Tahun 2024 mencapai 238.135,6 hektare. Jumlah total Tebu digiling di 29 Pabrik Gula (PG) sebanyak 16. 697.634 ton, dengan jumlah produksi gula mencapai 1.266.460 ton. 

Baca Juga: Sentil Pemimpin Jawa Timur Lama, Luluk Cerita Tolak Tembakau Disamakan dengan Alkohol

Rudy juga menyampaikan jumlah rendemen dengan mencapai angka rata-rata sebesar 7,58 persen dari angka produksi. 

Berdasarkan data tersebut, artinya, ada kenaikan produksi gula kristal putih pada tahun ini. Hasil pada 2023 hanya sebesar 1.126.796 ton.

Produksi gula provinsi Jatim rata-rata 5 tahun terakhir sebanyak 1,2 juta ton per tahun. Sedangkan produksi gula nasional 2,2 juta ton. 

Rudy mengaku terus melakukan pendataan di sektor perkebunan. Selain untuk menentukan kebijakan strategis, penting juga untuk meminimalisir kesalahan. "Data yang mutakhir dapat dijadikan ukuran kriteria keberhasilan kinerja pembangunan perkebunan yang telah dilakukan. Untuk itu, ketersediaan data mutlak diperlukan dari berbagai tingkat pemerintahan," katanya. 

Pihaknya pun telah melakukan sinkronisasi data statistik komoditas perkebunan secara berkala dan berjenjang, mulai dari kabupaten/kota dan provinsi hingga nasional. 

Baca Juga: Khofifah Sebut Sektor SKT Punya Peran Penting dalam Perekonomian Jatim

Menurut Rudy, pengelolaan data perkebunan yang tertata mulai tingkat kecamatan sampai provinsi memiliki banyak manfaat. Salah satunya sebagai perekat pembangunan di sektor ini secara berkelanjutan. "Diupayakan adanya forum koordinasi pada masing-masing tingkatan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota yang melibatkan instansi terkait seperti BPS untuk menyamakan angka statistik perkebunan," katanya.