SuaraJatim.id - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) bersiap melakukan aksi protes terkait efisiensi anggaran yang dilakukan terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.
Kebijakan tersebut dikhawatirkan menurunkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Aksi BEM Unair ini akan digelar di depan Gedung DPRD Jatim pada Senin (17/2/2025).
Presiden BEM Unair, Aulia Thaariq Akbar mengatakan, aksi tersebut digelar sebagai protes terhadap kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan yang berpotensi menurunkan kualitas tenaga pengajar serta kesejahteraannya.
“Kami menolak pemotongan anggaran pendidikan yang mengancam kualitas tenaga pendidikan dan kesejahteraannya. Kami juga menuntut transparansi kejelasan terkait pemotongan beasiswa KIP-K dan dana pendidikan lainnya,” ujar Thaariq dilansir dari BeritaJatim--partner Suara.com, Minggu (16/2/2025).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan beasiswa KIP tidak terpengaruh dengan pemangkasan anggaran. Jadi, tetap akan diberikan seperti tahun-tahun lalu.
Namun, kebijakan pemangkasan anggaran sektor pendidikan tetap meresahkan.
Selain sektor pendidikan, pemangkasan anggaran yang dikhawatirkan dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat ialah bidang kesehatan. BEM Unair menyoroti tajam kebijakan tersebut.
Menurut Thaariq, pemangkasan anggaran di bidang pendidikan dapat berdampak pada sistem pelayanan BPJS Kesehatan, yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah.
“Kami mendesak pemerintah agar memprioritaskan kesehatan, sebab ini sebagai kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Tidak hanya dua isu penting itu, BEM Unair juga menyoroti kebijakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di perguruan tinggi. Pihaknya menolak karena bertentangan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Kami menolak IUP. Karena bertentangan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sekaligus menentang keputusan pemerintah yang tidak memprioritaskan kepentingan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam,” kata Thaariq.
Tema lain yang juga dibawa dalam aksi tersebut ialah keberlanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN). Pihaknya menagih janji yang disebut akan dibiayai investor.
“Pada intinya kami menolak kebijakan efisiensi anggaran yang mengorbankan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat demi proyek populis dan beban utang yang tinggi,” kata Thaariq.
BEM Unair menegaskan kebijakan yang diambil seharusnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar memenuhi janji kampanye.
Berita Terkait
-
Resmikan Western Sydney University di Surabaya, Pj. Gubernur Adhy Optimistis Tingkatkan Kualitas Pendidikan Jatim
-
DPRD Jatim Minta BPJS Kesehatan Tak Kaku: Kondisi Gawat Darurat Harus Bisa Dirawat di Rumah Sakit
-
Pj. Gubernur Jatim Ajak Masyarakat Manfaatkan Cek Kesehatan Gratis, Kado Ultah dari Negara
Terpopuler
- KBRI Kuala Lumpur Digeruduk, Warga Malaysia Desak Prabowo Buka Nama Perusahaan Terlibat Karhutla
- Gunung Anak Krakatau Meletus Abu Membubung 15 Km, BMKG Jepang Pantau Ancaman Tsunami
- Daftar Shio yang Paling Berpotensi Jadi Pengusaha Sukses
- Harga Sepatu Skechers Original, Cek 5 Pilihan Terbaik untuk Jalan dan Lari
- 5 Manfaat Air Mawar untuk Wajah dan Kulit yang Menarik Diketahui
Pilihan
-
Bandara Soetta dan Halim Mulai Dibuka untuk Penerbangan
-
Warga Serbu Pasar Asemka Cari Masker, Pedagang: Stok KF95 Kosong Sejak Kemarin!
-
Siswa TK sampai SMA di Jakarta dan Tangerang Raya PJJ Sampai Rabu 9 September
-
Episode Erupsi Gunung Anak Krakatau Berakhir, Kata Badan Geologi
-
Abu Vulkanik Krakatau Meningkat, Operasional Bandara Soetta Berhenti hingga Pukul 6 Sore
Terkini
-
Jember Mau Utang Rp786 Miliar, PDIP Ngamuk dan Boikot Sidang Paripurna
-
Hasil Lab Keluar! Bakteri Ditemukan dalam Program MBG Tulungagung
-
Madura Unied Tancap Gas, Ze Gomes: Liga Indonesia Tidak Gampang
-
Wakil Wali Kota Blitar Pimpin Demo ke Balai Kota: Buntut Dana KONI Mampet
-
KAI Daop 8 Tambah 1.032 Kursi Kereta Surabaya-Jakarta Imbas Erupsi Gunung Anak Krakatau