Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terancam, BEM Unair Bersiap Gelar Aksi Protes

SuaraJatim.id - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) bersiap melakukan aksi protes terkait efisiensi anggaran yang dilakukan terhadap sektor pendidikan dan kesehatan.

Kebijakan tersebut dikhawatirkan menurunkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Aksi BEM Unair ini akan digelar di depan Gedung DPRD Jatim pada Senin (17/2/2025).

Presiden BEM Unair, Aulia Thaariq Akbar mengatakan, aksi tersebut digelar sebagai protes terhadap kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan yang berpotensi menurunkan kualitas tenaga pengajar serta kesejahteraannya.

Baca Juga: Resmikan Western Sydney University di Surabaya, Pj. Gubernur Adhy Optimistis Tingkatkan Kualitas Pendidikan Jatim

“Kami menolak pemotongan anggaran pendidikan yang mengancam kualitas tenaga pendidikan dan kesejahteraannya. Kami juga menuntut transparansi kejelasan terkait pemotongan beasiswa KIP-K dan dana pendidikan lainnya,” ujar Thaariq dilansir dari BeritaJatim--partner Suara.com, Minggu (16/2/2025).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan beasiswa KIP tidak terpengaruh dengan pemangkasan anggaran. Jadi, tetap akan diberikan seperti tahun-tahun lalu.

Namun, kebijakan pemangkasan anggaran sektor pendidikan tetap meresahkan.

Selain sektor pendidikan, pemangkasan anggaran yang dikhawatirkan dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat ialah bidang kesehatan. BEM Unair menyoroti tajam kebijakan tersebut.

Menurut Thaariq, pemangkasan anggaran di bidang pendidikan dapat berdampak pada sistem pelayanan BPJS Kesehatan, yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah.

Baca Juga: DPRD Jatim Minta BPJS Kesehatan Tak Kaku: Kondisi Gawat Darurat Harus Bisa Dirawat di Rumah Sakit

“Kami mendesak pemerintah agar memprioritaskan kesehatan, sebab ini sebagai kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.

Tidak hanya dua isu penting itu, BEM Unair juga menyoroti kebijakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di perguruan tinggi. Pihaknya menolak karena bertentangan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

“Kami menolak IUP. Karena bertentangan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sekaligus menentang keputusan pemerintah yang tidak memprioritaskan kepentingan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam,” kata Thaariq.

Tema lain yang juga dibawa dalam aksi tersebut ialah keberlanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN). Pihaknya menagih janji yang disebut akan dibiayai investor.

“Pada intinya kami menolak kebijakan efisiensi anggaran yang mengorbankan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat demi proyek populis dan beban utang yang tinggi,” kata Thaariq.

BEM Unair menegaskan kebijakan yang diambil seharusnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar memenuhi janji kampanye.

“Pemerintah harus transparan, adil, dan berpihak kepada rakyat, bukan sekadar menjalankan janji kampanye tanpa pertimbangan keberlanjutan ekonomi,” tutup Thaariq.