Aksi Indonesia Gelap di Surabaya, Massa Aksi Tolak Anggota Dewan Hingga Melempar Botol Minuman

SuaraJatim.id - Ratusan mahasiswa, alumni, dan warga sipil dari berbagai penjuru Surabaya dan sekitarnya menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPRD Provinsi Jatim, Jumat (21/2/2025).

Aksi yang bertajuk "Indonesia Gelap" ini merupakan bentuk solidaritas nasional untuk menuntut pembatalan sejumlah undang-undang yang dianggap anti-rakyat dan mendesak pengesahan undang-undang pro-rakyat.

Demonstrasi yang berlangsung sejak selesai Salat Jumat hingga sore hari berjalan tertib. Massa meminta Ketua DPRD Jawa Timur untuk keluar menemui mereka.

Permintaan tersebut akhirnya dipenuhi, namun oleh dua anggota DPRD Jatim, yakni Yordan Batara Goa dan Fuad Benardi, yang keduanya dari Kader PDI Perjuangan.

Baca Juga: Ucapkan Selamat ke Khofifah-Emil, Fraksi Demokrat DPRD Jatim Siap Sukseskan Program di Periode Kedua

Massa aksi tetap kukuh menginginkan Ketua DPRD Jawa Timur, bukan anggota. Mereka menolak keduanya, bahkan massa aksi melempari keduanya dengan botol minuman, hingga anggota kembali masuk ke dalam gedung.

Koordinator aksi, Thanthowy yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga menjelaskan, tuntutan utama aksi ini hampir sama dengan gerakan sebelumnya.

"Aksi ini merupakan lanjutan dari gerakan sebelumnya. Kami menuntut pembatalan undang-undang yang tata kelolanya tidak transparan dan akuntabel," ujar Thanthowy kepada awak media.

Ia mengatakan beberapa undang-undang yang menjadi sasaran tuntutan yang dinilai merugikan masyarakat Indonesia, terutama rakyat kecil, sehingga harus ada pembatalan dalam RUU tersebut.

"Pertama, kami menuntut pembatalan undang-undang yang dinilai merugikan rakyat. Kedua, kami mendesak pengesahan undang-undang pro-rakyat, seperti Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Undang-Undang tentang Tanah Adat, dan Undang-Undang Perampasan Aset. Ketiga, kami menolak keras pemotongan anggaran yang sangat signifikan di sektor pendidikan dan infrastruktur," tetangnya.

Baca Juga: Massa Mahasiswa Minta Ketua DPRD Jatim Telepon Prabowo, Demo Sempat Ricuh

Pihaknya juga menyoroti besarnya pemotongan anggaran yang dinilai sangat merugikan masyarakat, terlebih lagi dengan adanya kebijakan efisiensi.