Kouta Impor Dihapus, DPRD Jatim Khawatir dengan Nasib Petani Garam

SuaraJatim.id - Anggota DPRD Jatim Nurul Huda angkat bicara mengenai rencana pemerintah yang akan menghapus kouta impor.

Dia khawatir kebijakan tersebut jika benar diterapkan bisa berdampak pada para petani garam.

Selama ini, stok garam petani cukup melimpah, namun serapannya ke pabrik mulai dibatasi. "Serapan garam oleh pabrikan pengolah garam (procesor) mulai dibatasi karena gudang stok penuh,” ucapnya.

Sementara itu, harga jual garam rakyat pada musim produksi tahun ini terbilang cukup rendah, yakni Rp 800 per kilogram. Angka itu di bawah dari biaya pokok produksi yang mencapai Rp 830 per kilogram.

Dia khawatir wacana penghapusan kouta impor akan semakin merugikan petani garam.

Politikus PPP itu tidak ingin gagasan penghapusan tersebut akan dimanfaatkan oknum tertentu untuk mengimpor barang - barang, termasuk garam. Sehingga dapat merusak pasar lokal dan daya saing produk dalam negeri.

“Ini yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah untuk mengatasi persoalan garam petani tersebut dengan mencari solusi yang tepat agar hasil produksi garam rakyat tahun ini yang melimpah tidak sampai menumpuk tidak terserap pasar,” katanya.

Ra Huda berharap pemerintah memperhatikan nasib para petani garam. Bagaimanapun sektor ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak. “Kalau dihapus tentunya petani garam di Madura butuh perhatian khusus dari pemerintah,” ungkapnya.

Pihaknya meminta ada imbal balik dari kebijakan penghapusan kuota impor terhadap kesejahteraan para petani, termasuk di garam.

Baca Juga: Harga Gabah Kering Jatuh, DPRD Jatim: Panen Raya Terancam Tak Dinikmati Petani

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran untuk menghapus kuota impor. Terutama impor barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Perintah penghapusan kuota impor ditujukan Prabowo kepada sejumlah menteri dan kepala badan/lembaga yang turut hadir di Sarasehan Ekonomi, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Tapi yang jelas, Menko kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua DEN ada. Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Prabowo, Selasa (8/4/2025).

Kepala negara menegaskan kebijakan penghapusan impor menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.

Ia menekankan pentingnya ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan kerja.

“Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu adalah pelaku yang di depan. Oke, dia boleh cari untung, enggak ada masalah. Tapi kita juga minta para pengusaha bayar pajak yang benar,” kata Prabowo.