Imbas Pidato di Balai Kota Blitar, Wamendagri Diwadulkan ke Prabowo

SuaraJatim.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (wamendagri) Bima Arya Sugiarto dilaporkan ke Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, imbas viral video pidatonya di Balai Kota Blitar saat Hari Pendidikan Nasional.

Bima Arya 'diwadulkan' seorang warga Blitar bernama Haryono. Pidato mantan Wali Kota Bogor itu dinilai telah membuat gaduh.

Perkataan Bima Arya yang dianggap membuat gaduh ialah saat dia meminta agar tidak ada pihak yang berupaya untuk memisahkan Wali Kota Blitar dan Wakil Wali Kota Blitar hingga akhir masa jabatan.

Pernyataan itu yang dinilai memperkeruh suasana Kota Blitar. Muncul opini liar di publik. Padahal, selama ini hubungan wali kota dan wakil wali kota ini baik-baik saja.

Baca Juga: Misterius! ART di Blitar Meninggal dalam Kondisi Hangus

“Ini menimbulkan pertanyaan publik di kepala masyarakat Blitar selama ini, Kota Blitar adem-adem saja, kita sering melihat Wali Kota dan Wakil Wali Kota turun bareng, rapat bareng itu kan harmonis - harmonis saja," ujar Haryono disadur dari Beritajatim.com --- partner Suara.com, Rabu (7/5/2025).

Namun, oleh Bima Arya justru disebut ada pihak - pihak yang tidak setuju ketika keduanya terlihat kompak.

"Ketika pak Wamendagri mengancam pihak - pihak yang tidak setuju Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu kompak terus kemudian dia nantang akan berhadapan dengan Wamendagri ini masyarakat akhirnya tanda tanya ada apa sebenarnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini,” katanya.

Haryono mengaku telah berkirim surat ke Presiden Prabowo terkait pidato Wamendagri Bima Arya.

Surat tersebut dikirim pada Rabu, 7 Mei 2025. Tak hanya ke Presiden, Haryono mengaku juga melaporkan Bima Arya kepada Menteri Dalam Negeri serta Komisi II DPR RI dan juga ke Ketua Umum PAN.

Baca Juga: Ngerinya Petasan di Blitar Meledak Lukai Tuannya, 4 Remaja Dilarikan ke Rumah Sakit

“Ini kan menurut saya tidak pantas dan tidak etis, oleh sebab itu saya sebagai warga negara ikut peduli ikut mengawal pemerintahan dan kontrol sosial, saya yang juga sebagai praktisi hukum melaporkan tindakan Wamendagri yang membuat gaduh di Kota Blitar, saya mohon kepada bapak presiden sebagaimana surat kami, kepada Pak Mendagri, kepada Komisi II DPR-RI, Kepada Ketum PAN supaya ini dilakukan penyelidikan yang serius dan kemudian menyampaikan kepada publik hasilnya,” bebernya.