PAD Tembus Target, Tapi Ada Beri Catatan dari Fraksi Gerindra DPRD Jatim

Pihaknya lantas menyoroti mengenai jumlah angka SILPA. Perlu ada penjelasan lebih rinci mengenai penggunaan dana tersebut untuk apa. Hermin menekankan bahwa dana itu harus dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat.

“Meskipun tercatat ada surplus anggaran, kami mencatat bahwa penggunaan dana SILPA yang besar ini seharusnya bisa lebih diarahkan untuk sektor - sektor yang dapat langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar," katanya.

Selanjutnya yang juga menjadi perhatiannya mengenai sisa anggaran belanja yang cukup besar dan tidak terealisasi pada tahun 2024 mencapai Rp 1,39 triliun. Pihaknya ingin mengetahui alasan adanya pos - pos strategis yang belum maksimal terserap. Terutama dalam belanja untuk pelayanan publik dan infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Apakah penyebabnya terletak pada perencanaan anggaran yang tidak presisi, kapasitas aparatur yang rendah, atau ada faktor lain yang menyebabkan hal ini terjadi,” katanya.

Baca Juga: Awas Pungli Saat PPDB, DPRD Jatim Buka Diri Terima Laporan

Fraksi Gerindra juga menyoroti upaya pemulihan ekonomi UMKM pasca - pandemi dan tantangan daya beli masyarakat yang masih rendah. "Kami melihat realisasi retribusi daerah mencapai 113,08 persen atau melebihi target sebesar Rp 357,16 miliar. Berdasarkan data BPS yang menunjukkan masih tingginya angka kemiskinan di beberapa kabupaten di Jawa Timur dan belum optimalnya pertumbuhan sektor informal," katanya.

Fraksi Partai Gerindra juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI atas penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Namun demikian, ada beberapa catatan BPK yang harus diperhatikan oleh pemerintah provinsi. Pihaknya juga mendorong agar rekomendasi tersebut segera dituntaskan untuk menghindari potensi masalah di masa depan dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah tetap dapat dipertanggungjawabkan.