ASN Ponorogo Dilarang Pakai Kendaraan Dinas

SuaraJatim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, Jawa Timur, menginstruksikan aparatur sipil negara atau ASN.

Untuk mengenakan pakaian bebas rapi dan tidak menggunakan kendaraan dinas selama sepekan.

Kebijakan tersebut berlaku mulai Senin (1/9) hingga Kamis (4/9), sesuai instruksi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur.

Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo Agus Pramono, di Ponorogo, mengatakan langkah itu merupakan bentuk antisipasi guna menjamin keselamatan ASN sekaligus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan aman.

"Ini langkah preventif sesuai instruksi provinsi. Intinya untuk menjaga keselamatan ASN dan memastikan pemerintahan tetap berfungsi normal," kata Agus, Selasa 2 September 2025.

Selain aturan berpakaian, kata dia, Pemkab Ponorogo juga memperketat akses masuk kantor pemerintahan dengan sistem satu pintu.

Kendaraan dinas sementara waktu tidak digunakan dan diarahkan untuk diparkir di belakang gedung demi keamanan.

Meski begitu, Agus memastikan layanan publik tetap berjalan seperti biasa.

"Pelayanan tetap normal, hanya kami perkuat pengamanan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk memprovokasi," ujarnya.

Baca Juga: Pemprov Jatim Perkuat Pemetaan Talent ASN dengan Teknologi AI untuk Cetak Pemimpin Masa Depan

Perbaiki Jalan Rusak

Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, segera merealisasikan perbaikan 137 ruas jalan menggunakan dana pinjaman sebesar Rp100 miliar dari Bank Jatim.

Proses pengerjaan ditargetkan dimulai pada Oktober 2025.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Ponorogo Jamus Kunto, Selasa mengatakan, proyek tersebut akan dilaksanakan dalam tiga termin.

Pembagian ini dilakukan untuk menyesuaikan kapasitas tenaga pengawas di lapangan.

“Kalau dikerjakan sekaligus, sumber daya kami tidak mencukupi. Karena itu, pengerjaan dibagi tiga tahap agar kualitas tetap terjaga,” ujarnya di Ponorogo.

Menurut dia, tahapan pekerjaan tidak dibedakan antara kawasan perkotaan maupun pedesaan, melainkan berdasarkan kesiapan dokumen detail engineering design (DED) dan hasil lelang proyek.

“Mana yang selesai DED dan lelangnya lebih dulu, itu yang akan dikerjakan lebih awal,” katanya.

Jamus optimistis seluruh proyek dapat dirampungkan sebelum akhir tahun anggaran 2025.

Ia menambahkan, berbeda dengan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menuntut DED selesai di awal, mekanisme pinjaman Bank Jatim lebih fleksibel sehingga pelaksanaan bisa segera dimulai setelah lelang.