DPRD Jatim Ingatkan APBD Harus Jadi Anggaran Gotong Royong, Bukan Sekadar Dokumen Teknis

SuaraJatim.id - DPRD Jatim terus membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara maraton sebelum tutup tahun.

Pendapatan asli daerah (PAD) Jatim 2026 diproyeksikan Rp26,30 triliun. Sedangkan belanja provinsi diprediksi akan menghabiskan Rp27,22 triliun pada tahun depan.

Jumlah proyeksi PAD tersebut turun Rp1,96 triliun dari usulan awal. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim dalam pendapatan akhir terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jatim 2026 menyoroti penurunan dalam pembahasan APBD tersebut.

Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Y Ristu Nugroho dalam rapat paripurna mengatakan, penurunan PAD harus menjadi perhatian.

Seperti diketahui, penurunan tersebut disebabkan oleh Transfer ke Daerah (TkD) yang anjlok 24 persen akibat kebijakan konsolidasi fiskal pemerintah pusat. “Ini sinyal serius bagi keberlanjutan fiskal Jatim. Tingginya ketergantungan pada pusat menunjukkan lemahnya kemandirian daerah,” ujar Ristu, Sabtu (15/11/2025).

Selain itu, PAD masih bergantung pada PKB dan BBNKB, pajak konsumtif yang banyak ditanggung rakyat kecil. Struktur pajak dalam komposisi pendapatan daerah mencapai 76 persen.

Perlu ada perluasan pajak berbasis hijau, energi terbarukan, dan ekonomi digital.

Ristu juga menekankan perlunya peningkatan pendapatan dari sektor lainnya, seperti BUMD.

Kinerja BUMD Jatim memang tengah disorot akhir-akhir ini. Kontribusi dividennya dinilai stagnan, sementara beban operasional semakin tinggi. Pihaknya mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh.

Baca Juga: Jelang Akhir Tahun, DPRD Jatim Kebut Raperda Perlindungan Pembudidaya Ikan dan Garam

Politikus asal Madiun itu menilai, dibutuhkan perencanaan bisnis yang benar-benar matang untuk lebih meningkatkan kinerja BUMD. Selain profesionalisme dan transparansi yang terus ditingkatkan.

“BUMD tidak boleh hidup dari rente aset. BUMD harus menghasilkan nilai tambah untuk rakyat dan memperkuat kemandirian fiskal daerah,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Fraksi PDIP mendukung upaya untuk peningkatan dana bagi hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau dari 3 persen menjadi 5 persen. Mengingat Jatim sebaai salah satu daerah dengan kontribusi yang cukup besar.

Terlepas dari itu, APBD harus diarahkan terhadap penguatan ekonomi rakyat, menekan kemiskinan, memperluas lapangan kerja, serta memastikan pemerataan pembangunan di Jawa Timur.

Dia berharap APBD 2026 bisa menjadi anggaran gotong royong yang berpijak pada nilai keberpihakan, transparansi, dan akuntabilitas politik.

“Dalam semangat Trisakti Bung Karno, kemandirian fiskal hanya bisa dibangun melalui keberanian memperkuat produktivitas rakyat,” tegasnya. 

Karena itu Fraksi PDIP lanjutnya mendorong reformasi pajak progresif, insentif bagi UMKM, petani, dan koperasi, perluasan basis pajak ke sektor hijau, energi terbarukan, dan ekonomi digital.

RAPBD Jatim 2026 tidak boleh berhenti sebagai dokumen teknokratis, tetapi harus menjadi instrumen politik keberpihakan kepada rakyat kecil.