5 Fakta Korupsi Lampu Hias Probolinggo, Modus Alih Pekerjaan Terbongkar

SuaraJatim.id - Kejari Probolinggo membongkar dugaan korupsi lampu hias DLH Kota Probolinggo, Jawa Timur (Jatim), yang menyeret proyek taman dan ruang terbuka hijau (RTH) tahun anggaran 2023. Kasus ini mencuat setelah dua rekanan resmi proyek ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.

Dalam pengungkapan tersebut, Kejari Probolinggo menilai pelaksanaan proyek pengadaan lampu hias bernilai miliaran rupiah itu dilakukan secara menyimpang dari ketentuan. Modus yang digunakan dinilai berpotensi besar merugikan keuangan negara.

Kepala Kejari Probolinggo, Lilik Setiyawan, menyatakan perkara korupsi lampu hias DLH ini menjadi perhatian serius karena proyek dilaksanakan melalui sistem e-purchasing, namun pelaksanaannya justru tidak sesuai kontrak yang disepakati. Berikut fakta-faktanya.

1. Dua Rekanan Tersangka

Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo menetapkan dua orang rekanan resmi proyek sebagai tersangka dalam kasus korupsi lampu hias DLH. Keduanya merupakan pihak yang secara hukum bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek pengadaan lampu hias taman dan RTH tahun 2023.

Penetapan tersangka diumumkan langsung oleh Kepala Kejari Probolinggo, Lilik Setiyawan, dalam konferensi pers di Kantor Kejari Kota Probolinggo, Jalan Mastrip, Kamis (29/1/2026) malam.

2. Proyek Bernilai Rp 1,13 Miliar

Proyek pengadaan lampu hias taman dan RTH tersebut memiliki pagu anggaran sebesar Rp 1.130.500.000. Proyek ini berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo dan dilaksanakan melalui metode e-purchasing.

Namun dalam praktiknya, Kejari Probolinggo menemukan pelaksanaan proyek tidak berjalan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga membuka ruang terjadinya penyimpangan.

3. Pekerjaan Dialihkan ke Pihak Lain

Direktur salah satu penyedia barang, tersangka MY, warga Sidoarjo, diketahui tidak mengerjakan sendiri pekerjaan sesuai kontrak yang telah ditandatangani. Seluruh pekerjaan pengadaan barang, pemasangan hingga konstruksi dialihkan kepada pihak lain.

Pengalihan pekerjaan tersebut dilakukan kepada sebuah perusahaan yang dipimpin tersangka B, warga Surabaya. Modus ini dinilai melanggar aturan pengadaan dan menjadi inti dugaan korupsi lampu hias DLH.

4. Kerugian Negara Capai Rp 306 Juta

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, negara mengalami kerugian signifikan akibat proyek tersebut.

“Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp 306.050.004,” tegas Kajari Lilik.