3 Fakta Isbat Nikah Massal di Pacitan, Semuanya Hampir Ditolak!

SuaraJatim.id - Sidang Isbat Nikah Massal di Pacitan menyisakan cerita kontras bagi para pemohon. Dari total 11 pasangan yang mengajukan pengesahan pernikahan, hanya satu perkara yang dikabulkan majelis hakim karena dinilai memenuhi syarat hukum.

Dalam agenda Isbat Nikah Massal Pacitan yang digelar di Pendopo Kabupaten Pacitan, Jawa Timur (Jatim) itu, sebagian besar peserta dinyatakan tidak lolos lantaran status pernikahan sebelumnya masih bermasalah.

Banyak pemohon tercatat masih menjadi suami atau istri sah orang lain ketika melangsungkan nikah siri.

Situasi ini membuat proses Isbat Nikah Massal di Pacitan tak berjalan mulus bagi mayoritas peserta. Pengadilan menilai legalitas administrasi menjadi faktor penentu utama sebelum permohonan dapat diterima.

Berikut fakta-faktanya.

1. Cuma Satu Pasangan Lolos

Anggi Hardianto bersama istrinya, Ike, warga Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan, tampak tersenyum bahagia usai menerima surat nikah resmi dari negara. Pasangan tersebut sebelumnya hanya menjalani pernikahan siri.

Anggi dan Ike menjadi satu-satunya pasangan yang dinyatakan lolos dalam sidang isbat nikah massal. Dari seluruh perkara yang diperiksa, status keduanya dinilai tidak memiliki persoalan hukum sehingga permohonan dapat dikabulkan majelis hakim.

2. Mayoritas Terkendala Status Pernikahan

Sebanyak 10 pasangan lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Permasalahan paling banyak muncul karena salah satu pihak masih terikat perkawinan yang sah dengan pasangan sebelumnya.

“Dari 11 pasangan yang disidang, hanya satu yang dikabulkan. Rata-rata isbat yang didaftarkan melalui KUA ternyata statusnya belum jelas,” ujar Panitera Pengadilan Agama Pacitan, Mochammad Mu’ti, dikutip dari BeritaJatim, Rabu (11/2/2026).

Menurut Mu’ti, banyak peserta melakukan nikah siri tanpa terlebih dahulu menyelesaikan dokumen legalitas, seperti akta cerai. Akibat kondisi itu, permohonan tidak bisa diterima karena catatan hukum lama masih berlaku.

“Sebagian besar masih memiliki suami atau istri, kemudian menikah siri lagi dengan pasangan lain tanpa dokumen resmi. Dalam istilah hukum, hal tersebut termasuk poligami liar,” jelasnya.

3. Solusi Hukum bagi yang Ditolak

Program ini sebenarnya dirancang agar peserta yang lolos bisa langsung memperoleh sejumlah dokumen penting. Mulai dari penetapan isbat dari pengadilan, buku nikah dari Kementerian Agama, hingga pembaruan data kependudukan melalui Dinas Dukcapil.