Babak Baru Korupsi Ponorogo: Berkas Dilimpahkan, Sugiri Sancoko Segera Duduk di Kursi Pesakitan

SuaraJatim.id - Genderang perang terhadap korupsi di "Kota Reog" memasuki babak paling krusial. Setelah melalui rangkaian penyidikan panjang yang menguras energi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi melimpahkan berkas perkara dugaan suap proyek di Kabupaten Ponorogo ke Pengadilan Negeri (PN) setempat.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Sugiri Sancoko beserta rekan-rekannya akan segera berhadapan langsung dengan majelis hakim.

Kini, publik Ponorogo tengah menanti dengan napas tertahan kapan ketukan palu hakim pertama akan terdengar di ruang sidang.

Pelimpahan berkas oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dilakukan setelah seluruh bukti dianggap "matang" dan sempurna secara hukum. Dengan berpindahnya berkas tersebut, bola panas penanganan kasus kini sepenuhnya berada di tangan PN Ponorogo.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaganya kini tinggal menunggu penetapan jadwal sidang untuk tiga tersangka utama dalam pusaran kasus ini.

"JPU KPK telah melakukan pelimpahan perkara dugaan suap proyek di Kabupaten Ponorogo. Saat ini, kami menunggu penetapan jadwal sidangnya," ujar Budi dalam keterangannya dikutip dari beritajatim.com--jaringan Suara.com.

Skandal ini mencuat setelah operasi senyap KPK berhasil mengendus adanya praktik "ijon" atau pemberian upeti terkait pengurusan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Konstruksi perkara mengungkapkan sebuah pola klasik namun mematikan: uang mengalir agar pihak tertentu mendapatkan karpet merah dalam memenangkan proyek yang dibiayai dari kantong anggaran daerah.

Nama Sugiri Sancoko, yang saat itu menjabat sebagai orang nomor satu di Ponorogo, terseret dalam pusaran ini bersama dua tersangka lainnya.

Baca Juga: Alergi Pegang Ponsel Pasca OTT KPK: Pejabat Ponorogo Ganti Nomor Gara-gara Takut Disadap?

KPK mengklaim telah mengantongi bukti permulaan yang sangat kuat, mulai dari aliran dana panas hingga dokumen-dokumen proyek yang diduga telah dikondisikan sejak awal.

Selama masa penyidikan, tim antirasuah tidak main-main. Puluhan saksi telah diperiksa, dokumen pengadaan barang dan jasa dibongkar habis, hingga penyitaan sejumlah aset dilakukan untuk memperkuat konstruksi perkara.

Kasus ini kembali menambah daftar panjang kepala daerah aktif yang terjerat "lubang hitam" pengelolaan anggaran proyek.

KPK menilai, sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi titik paling rawan bagi para pejabat untuk menyelewengkan amanah rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok.