Jatim Jadi Provinsi Terfavorit Jaksa Garda Desa Award 2026, Khofifah: Bukti Transparansi Desa

SuaraJatim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan sebagai Provinsi Terfavorit atas Penilaian Submit Film Pendek Jaga Desa Terbanyak Tingkat Provinsi dalam ajang Jaga Desa Award Abpednas 2026. Penghargaan berupa piala tersebut diserahkan langsung oleh Mendes PDT kepada Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Jawa Timur, Badrul Amali yang hadir mewakili Gubernur Jatim, pada puncak gelaran Jaga Desa Award 2026 di Grand Ballroom Hotel Fairmont Jakarta, Minggu (19/4/2026) malam.

Acara yang diinisiasi langsung oleh dan bekerja sama dengan Kejaksaan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional. Mulai dari Jaksa Agung ST Burhanuddin, Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (Jamintel) Kejagung yang juga Ketua Pengawas DPP ABPEDNAS Reda Manthovani, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, serta para kepala daerah penerima penghargaan dari seluruh Indonesia.

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengucap rasa bangga dan syukurnya atas capaian membanggakan ini. Ia menyebut bahwa penghargaan tersebut menjadi bukti nyata komitmen kuat Pemprov Jatim dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berintegritas.

“Penghargaan ini menjadi cerminan dari komitmen bersama dalam membangun tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Khofifah.

Untuk itu secara khusus, Khofifah juga mengucapkan terima kasih atas hasil sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat desa, serta aparat penegak hukum dalam mengawal pembangunan desa yang bersih dan berkelanjutan.

"Inovasi melalui film pendek merupakan salah satu sarana edukasi yang dirasa efektif untuk mensosialisasikan pentingnya pengawasan dana desa serta pencegahan penyalahgunaan anggaran di level terbawah," lanjutnya.

Ia melanjutkan, melalui ajang ini juga diharapkan akan memberi rasa aman tidak hanya bagi perangkat desa untuk berinovasi membangun wilayahnya tetapi juga bagi masyarakat desa secara umum untuk melakukan pengawasan terhadap segala program kerja yang ada di desanya.

"Para perangkat desa bisa terus berinovasi dengan baik, on the track. Dan masyarakat desa juga merasa lebih aman dalam setiap program kerja yang ada di daerahnya," tuturnya.

Khofifah menambahkan, penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa, memperkuat pembangunan infrastruktur, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Baca Juga: BRI dan Desa BRILiaN Perkuat UMKM Desa Sumowono Semarang dari Pasar Hingga Digitalisasi

“Semoga capaian ini menjadi energi kolektif untuk terus menghadirkan tata kelola desa yang semakin baik, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Di sisi lain, Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) merupakan wujud komitmen Kejaksaan RI dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa agar terhindar dari berbagai potensi penyimpangan hukum.

Program ini sekaligus memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum dan pemerintah desa dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.

Penghargaan yang diraih Jawa Timur diberikan berdasarkan penilaian atas kontribusi daerah dalam mengirimkan karya film pendek bertema Jaga Desa, yang merefleksikan komitmen dalam pembangunan desa, pengawasan penggunaan anggaran, serta praktik tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Selain Pemprov Jatim, prestasi juga diraih oleh Kabupaten Sidoarjo yang mendapatkan penghargaan serupa pada kategori kabupaten. Capaian ini semakin menegaskan posisi Jawa Timur sebagai provinsi yang konsisten dalam mendorong tata kelola desa yang baik dan berintegritas.

"Ajang Jaga Desa Award 2026 sendiri menjadi momentum strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat desa dalam mengawal pembangunan nasional berbasis desa yang bersih, transparan, dan berkelanjutan," katanya.***