Skandal Kayu di KPH Ngawi: Jaksa Segel Alat Berat dan Sita Dokumen Rahasia

SuaraJatim.id - Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi mengendus aroma korupsi di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Banjarejo, Desa Banjarbanggi, Kecamatan Pitu, Ngawi.

Kabar mengenai dugaan praktik lancung dalam pengangkutan kayu di internal Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Ngawi kini bukan lagi sekadar desas-desus.

Kasus ini resmi naik kelas dari penyelidikan menjadi penyidikan, menandakan adanya bukti awal yang cukup kuat untuk menyeret siapa pun yang bermain di zona abu-abu tersebut.

Pada Jumat (29/5/2026) pagi, tim Kejari Ngawi bergerak cepat menyisir Kantor TPK Banjarejo. Tidak hanya memeriksa berkas, jaksa juga melakukan tindakan tegas dengan menyegel sejumlah alat berat yang selama ini menjadi urat nadi operasional pengangkutan kayu di sana.

“Penggeledahan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan untuk mencari alat bukti dan menentukan siapa pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini,” tegas Kepala Seksi Intelijen Kejari Ngawi, Danang Yudha Prawira.

Empat unit alat berat kini resmi menjadi barang bukti dan dilarang beroperasi. Dua unit forklift dan dua unit ekskavator capit kini terparkir diam di area penimbunan, menjadi saksi bisu atas dugaan manipulasi yang sedang didalami korps Adhyaksa.

Selain alat berat, tumpukan dokumen penting turut diangkut penyidik. Dokumen-dokumen ini diyakini sebagai "peta" yang akan menunjukkan bagaimana aliran dana dan mekanisme pengangkutan kayu dimainkan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Danang menjelaskan, meski barang bukti sudah di tangan, pihaknya tidak ingin terburu-buru. Ketelitian menjadi kunci sebelum menetapkan tersangka.

“Saat ini kami masih mengumpulkan alat bukti dan mendalami keterangan sejumlah pihak. Dokumen yang disita akan menjadi pijakan untuk pemeriksaan lanjutan,” tambahnya.

Baca Juga: Kakak Beradik di Ngawi Tewas Tergilas Truk Saat Hujan Deras, Pelaku Kabur

Keseriusan Kejari Ngawi dalam kasus ini terlihat dari penerapan pasal yang digunakan. Penyidik menyiapkan Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tipikor serta Pasal 606 ayat (2) KUHP Baru 2023 yang mengatur tentang korupsi sektoral.

Penggunaan KUHP baru ini menunjukkan langkah progresif kejaksaan dalam menjerat praktik korupsi di sektor kehutanan. (ANTARA)