Ribuan Mahasiswa Surabaya Kepung Grahadi, Desak Penghentian MBG

SuaraJatim.id - Gelombang kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali membesar.

Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Surabaya turun ke jalan dan mengepung Gedung Negara Grahadi, Rabu (17/6/2026), membawa sederet tuntutan yang menyasar langsung kebijakan strategis pemerintah pusat.

Mengenakan pakaian hitam dan jaket almamater kampus masing-masing, massa melakukan long march menuju Grahadi. Aksi tersebut menjadi salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar di Jawa Timur tahun ini, dengan tuntutan yang tidak hanya menyentuh isu ekonomi dan pendidikan, tetapi juga demokrasi, korupsi, militerisme, hingga kebebasan pers.

Sorotan utama massa aksi tertuju pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran yang selama ini menjadi simbol kebijakan kesejahteraan nasional.

Presiden BEM Universitas Airlangga, M. Rizqi Senja Virawan menyerukan penghentian program tersebut. Dalam orasinya, ia menilai MBG gagal mencapai tujuan utama dan justru menjadi beban fiskal yang besar.

"MBG, Makan Buat Gibran. Kita semua tahu program itu gagal. Bahkan kepala program tersebut tersandung kasus korupsi," teriak Rizqi di hadapan ribuan peserta aksi.

Menurutnya, anggaran jumbo yang selama ini dialokasikan untuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih seharusnya dapat dialihkan untuk sektor yang dianggap lebih mendesak, seperti pendidikan dan kesehatan.

Mahasiswa juga mempertanyakan arah kebijakan MBG yang dinilai mengalami pergeseran tujuan. Awalnya program tersebut diklaim sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, namun dalam praktiknya dianggap lebih sering dipromosikan sebagai pencipta lapangan kerja.

"Bila orientasinya membuka lapangan kerja, kenapa tidak dilakukan melalui sektor lain yang lebih produktif? Jangan sampai tujuan memberikan gizi pada anak-anak justru bergeser menjadi proyek penciptaan pekerjaan semata," ujar Rizqi.

Baca Juga: Penyimpangan Proyek Jargas PGN Rp2,3 Triliun Tercium Jaksa di Surabaya

Selain itu, mahasiswa menilai keberadaan dapur MBG berpotensi mematikan ekosistem ekonomi lokal. Pedagang kantin sekolah dan pelaku UMKM makanan di sekitar sekolah disebut kehilangan pasar akibat distribusi makanan yang terpusat dalam program tersebut.

Tidak hanya menyoroti MBG, massa juga melayangkan kritik keras terhadap berbagai aspek pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di depan Grahadi, mahasiswa menyampaikan 16 tuntutan yang mencerminkan meningkatnya ketidakpuasan terhadap arah kebijakan nasional.

Mereka menuntut penguatan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, serta penghentian praktik militerisme yang dinilai mengancam supremasi sipil.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah menghentikan budaya anti kritik, menjamin kebebasan berekspresi, mengusut dugaan korupsi dalam pelaksanaan MBG, serta menuntaskan kasus izin usaha pertambangan bermasalah yang disebut melibatkan pejabat negara.

Dalam sektor ekonomi, massa meminta independensi Bank Indonesia dikembalikan dan kepemimpinan lembaga tersebut didasarkan pada kompetensi moneter, bukan kepentingan politik.