Wakos Reza Gautama
Sabtu, 25 Juli 2026 | 13:55 WIB
Warga empat desa di Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, menolak rencana penutupan akses Bendungan Lahor bagi mobil dan truk. [beritajatim.com]
Baca 10 detik
  • Perum Jasa Tirta I berencana menutup total akses kendaraan roda empat di Bendungan Lahor mulai 1 Agustus 2026.
  • Kebijakan penutupan tersebut memicu penolakan keras dari warga serta Camat Selorejo karena mengancam kelancaran mobilitas dan perekonomian lokal.
  • Pihak Perum Jasa Tirta I belum memberikan keputusan pasti dan berjanji akan menyampaikan aspirasi warga ke manajemen pusat.

SuaraJatim.id - Selama puluhan tahun, Bendungan Lahor bukan sekadar tumpukan beton penahan air. Bagi ribuan warga di perbatasan Blitar dan Malang, jalur ini adalah urat nadi.

Namun, sebuah pengumuman mendadak membuat suasana di Kecamatan Selorejo memanas. Mulai 1 Agustus 2026, akses bagi kendaraan roda empat akan diputus total.

Rencana ini bak petir di siang bolong bagi warga Desa Ngreco, Boro, Olak Alen, dan Selorejo. Mereka bukan hanya bicara soal kenyamanan, tapi soal napas ekonomi dan mobilitas yang terancam lumpuh.

Bagi siapa pun yang ingin memangkas waktu perjalanan dari Blitar ke Malang, Bendungan Lahor adalah pilihan utama. Data mencatat, tak kurang dari 6.700 kendaraan melintas di sana setiap harinya. Sebanyak 2.800 di antaranya adalah mobil dan truk yang menggantungkan efisiensi waktu pada jalur ini.

"Jalur ini akses tercepat. Kalau ditutup, warga harus memutar jauh. Ini bukan cuma soal bensin, tapi soal waktu yang terbuang," ungkap Camat Selorejo, Agung Nugroho Sutamat, Sabtu (25/7/2026) dikutip dari beritajatim.com--jaringan Suara.com.

Dampak penutupan ini tidak berhenti di aspal jalan. Di sepanjang area bendungan, ada denyut ekonomi yang digerakkan oleh setidaknya 100 pedagang kecil.

Mereka menggantungkan hidup dari para pengendara yang menepi untuk sekadar melepas lelah atau menikmati pemandangan.

Jika mobil dan truk dilarang melintas, keramaian itu dipastikan sirna. Kekhawatiran akan mati surinya ekonomi lokal inilah yang memicu penolakan keras dalam sosialisasi yang digelar Perum Jasa Tirta I pada Jumat (24/7/2026).

Meski warga telah bersuara lantang meminta kebijakan tersebut ditinjau ulang atau setidaknya ditunda, pihak Perum Jasa Tirta I belum memberikan jawaban pasti.

Baca Juga: Drama Blokade Pantura di Alastlogo Berakhir Usai Janji Mediasi Peluru Nyasar

Dalam pertemuan yang berlangsung alot tersebut, perwakilan perusahaan hanya menyatakan akan menyampaikan aspirasi warga ke meja manajemen pusat.

"Kami hanya berharap kebijakan ini dikaji kembali. Kalaupun harus ditutup, jangan terburu-buru pada 1 Agustus besok," tegas Agung.

Load More