Menkum Supratman: Hukuman Mati Koruptor Bukan Lagi Perdebatan, Tapi Eksekusi

Di Indonesia, vonis mati tidak otomatis berarti terpidana segera dieksekusi. Terdapat sejumlah tahapan hukum dan persoalan administratif yang harus dilalui sebelum eksekusi dapat dilakukan.

Persoalan ini menjadi penting karena perdebatan mengenai hukuman mati tidak berhenti pada kewenangan hakim menjatuhkan vonis.

Pemerintah juga menghadapi pertanyaan mengenai kepastian pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Data terbaru mengenai jumlah terpidana mati yang masih menunggu eksekusi, termasuk jumlah yang berada di Jawa Timur, perlu dikonfirmasi kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Kejaksaan sebelum dipublikasikan.

RUU Hak Cipta dan Ancaman Homeless Media

Dalam kesempatan yang sama, isu perlindungan karya jurnalistik juga menjadi bagian dari agenda yang ditanyakan kepada Menkum.

Perkembangan revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi sorotan di tengah maraknya praktik pengutipan hingga penyalinan karya jurnalistik oleh media-media digital yang tidak memiliki proses produksi berita sendiri.

Fenomena homeless media, media yang mengambil, mengutip, bahkan menyalin karya jurnalistik media lain, menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan hak cipta dan hak ekonomi perusahaan pers maupun jurnalis.

Namun, dalam sesi tersebut, Supratman tidak memberikan penjelasan panjang mengenai substansi perkembangan regulasi hak cipta tersebut.

Baca Juga: WNA Asal Malaysia Terancam Hukuman Mati di Surabaya, Terlibat Jaringan Narkoba Internasional

Pegawai Kemenkum Jatim Dilibatkan Pilih Kakanwil

Selain persoalan hukum pidana dan hak cipta, Supratman juga mengungkap terobosan baru dalam proses pemilihan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum Jawa Timur.

Kementerian Hukum menjadikan Jawa Timur sebagai proyek percontohan atau pilot project penerapan manajemen talenta dalam pengisian jabatan struktural.

Supratman mengatakan, Komite Manajemen Talenta Kementerian Hukum sebelumnya telah mengusulkan tiga nama yang dinilai memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan Kakanwil Jawa Timur.

Namun, alih-alih menentukan sendiri, Supratman menyerahkan hak memilih kepada pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Jawa Timur.

"Tetap sesuai dengan mekanisme manajemen talenta yang telah diprogramkan oleh Kementerian," katanya.