Lebih jauh, Gubernur Khofifah mendorong agar pengelolaan JDIH terus mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Kemudahan pencarian dokumen, kecepatan pembaruan regulasi, kelengkapan informasi, serta penyajian data yang ramah pengguna menjadi bagian penting yang perlu terus diperkuat.
Menurutnya, layanan informasi hukum yang baik pada akhirnya akan mendukung kualitas pengambilan kebijakan sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha dalam menjalankan aktivitasnya.
“Pengelolaan informasi hukum yang baik akan memperkuat kepastian hukum. Masyarakat tahu aturan yang berlaku, pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menjalankan kebijakan, dan dunia usaha juga memperoleh kepastian dalam menjalankan kegiatan,” katanya.
Khofifah juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum Republik Indonesia, BPHN, Kantor Wilayah Jawa Timur Kementerian Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur, seluruh perangkat daerah, serta para pengelola JDIH di kabupaten dan kota se-Jawa Timur.
Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil konsistensi dan sinergi berbagai pihak dalam memastikan produk hukum daerah terdokumentasi dan dapat diakses secara baik oleh masyarakat.
“Penghargaan ini merupakan hasil sinergi dan konsistensi seluruh pengelola JDIH. Mari terus menjaga semangat kolaborasi untuk menghadirkan layanan informasi hukum yang semakin berkualitas, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Jawa Timur,” pungkasnya.***
Tag
Berita Terkait
-
Ribuan Warga Ikuti Upacara HUT ke-81 RI di Grahadi, Gubernur Khofifah Apresiasi Nasionalisme
-
Gubernur Khofifah Kukuhkan 76 Paskibraka Jatim untuk HUT ke-81 RI, Tegaskan Semangat NKRI
-
Kado HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Gubernur Khofifah Gratiskan Naik Trans Jatim pada 17 Agustus 2026
-
Hari Pramuka ke-65, Gubernur Khofifah Ajak Pramuka Jatim Jadi Penggerak Swasembada Pangan
-
Gubernur Khofifah Terima Anugerah Bintang LVRI di Peringatan Hari Veteran Nasional 2026
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Heboh Ikan Mabuk Muncul di Bengawan Solo, Warga Bojonegoro Berburu hingga Malam
-
Polisi Musnahkan Sarana Diduga untuk Sabung Ayam di Trowulan Mojokerto
-
Kasus Korupsi KBS, Kejati Telusuri Aliran Rp740,7 Juta ke DPRD Surabaya
-
Dipecat Usai Selingkuhi Istri TNI, Aiptu D Tolak Putusan Sidang Etik
-
Sebulan, Polrestabes Surabaya Bongkar 3 Kasus TPPO: Anak Jadi Korban hingga Terduga Mucikari