- Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan siap maju kembali pada Muktamar ke-35 NU tahun 2026 untuk menuntaskan program yang belum selesai.
- Gus Yahya telah mengantongi restu eksplisit dari sejumlah kiai sepuh setelah menjelaskan niat pencalonannya demi tanggung jawab moral organisasi.
- Ia menegaskan bahwa NU harus tetap independen dan tidak boleh dijadikan sebagai wahana konsolidasi politik kekuasaan pemerintah.
Rangkaian tersebut kemudian dilanjutkan dengan tahap demisioner dan pemilihan pengurus baru.
Klaim Kantongi Restu Kiai Sepuh
Di tengah kontestasi menuju kursi ketua umum PBNU, Gus Yahya juga mengungkapkan telah bersowan kepada sejumlah kiai sepuh untuk menyampaikan niatnya kembali maju.
Ia mengakui restu para kiai menjadi hal penting bagi dirinya, bukan hanya sebagai dukungan politik organisasi, tetapi juga sebagai peneguhan bahwa langkah yang ditempuhnya tidak keliru.
“Restu para kiai guru-guru saya itu jelas mutlak saya butuhkan. Restu yang membantu melapangkan hati saya bahwa yang saya lakukan tidak keliru dan bukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh para sesepuh,” ujarnya.
Menurut Gus Yahya, para kiai yang ditemuinya memberikan restu setelah dirinya menjelaskan niat pencalonannya.
“Para kiai sepuh saya kira sepanjang kita mampu menjelaskan kepada beliau-beliau tentang bagaimana kita menata niat kita, beliau-beliau merestui dan itu dinyatakan secara eksplisit oleh setiap kiai yang saya temui,” katanya.
Tegaskan NU Tak Boleh Jadi Kendaraan Kekuasaan
Selain soal pencalonan, Gus Yahya juga menyinggung isu independensi NU dari kekuasaan politik.
Baca Juga: Tagih Utang ke Gus Yahya, Presiden Prabowo: Beri Saya Kartu NU, Saya Datang Lagi!
Ia menolak anggapan bahwa pencalonannya berkaitan dengan intervensi pemerintah maupun restu dari Istana. Menurut dia, karakter NU yang independen membuat organisasi tersebut tidak mudah diarahkan untuk kepentingan kekuasaan.
“Saya tidak percaya menurut saya itu informasi yang tidak masuk akal. Tidak akan menguntungkan bagi istana untuk melakukan intervensi ke dalam NU karena sekarang realitas politik berubah, konteksnya berubah, konstelasi berubah. Itu akan membuat pemerintah jadi citranya buruk sekali,” tegasnya.
Gus Yahya bahkan memberikan penekanan lebih jauh bahwa NU tidak boleh dijadikan instrumen konsolidasi politik kekuasaan.
“NU tidak boleh dijadikan wahana konsolidasi politik kekuasaan. Tidak boleh. Tidak boleh lagi ada misalnya calon presiden atau cawapres dari PBNU,” ujarnya.
Ia juga menegaskan tidak ingin pencalonannya sebagai ketua umum PBNU dikaitkan dengan pertarungan politik menjelang Pemilu 2029.
“Saya sudah bilang sejak awal saya cuma ingin khidmah ke NU, saya nggak mau yang lain,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
Kunjungi SCCR Indonesia, Gubernur Khofifah Dorong Penguatan Riset Kesehatan di Jatim
-
Polda Jatim Siagakan Posko DVI, 20 Personel Disiapkan untuk Penanganan KM Virgo Transport 8
-
Petugas Berjibaku Padamkan Karhutla di Lereng Gunung Lawu, Api Terlihat di Titik Ini
-
Tragedi KM Virgo Transport 8, Satu Keluarga Asal Kediri Turut Menjadi Korban
-
Dedikasi 14 Tahun Mantri BRI Dewi Natalia, Bantu Pedagang Beralih dari Rentenir