Petaka di Balik Porsi MBG: 431 Santri Sidoarjo Tumbang, 19 Sekolah Siaga Satu

SuaraJatim.id - Sebanyak 431 santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo harus dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis setelah mengalami keracunan usai menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Jumlah korban yang terus bertambah membuat Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak turun langsung ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Notopuro Sidoarjo untuk memantau penanganan para korban, Selasa (1/9/2026) malam.

Kasus ini tidak hanya berdampak pada satu pondok pesantren. Berdasarkan data sementara, sedikitnya 19 lembaga pendidikan terdampak karena sama-sama menerima distribusi makanan dari SPPG Tanggulangin Kalitengah.

Di tengah membengkaknya jumlah korban, dapur penyedia makanan MBG tersebut akhirnya dihentikan sementara operasionalnya.

Bongkar Akar Masalah

Emil Dardak menegaskan penyelidikan tidak boleh berhenti hanya pada kesimpulan adanya bakteri dalam hasil pemeriksaan laboratorium.

Menurutnya, pemerintah harus mampu mengungkap akar persoalan secara utuh, termasuk menelusuri air, bahan makanan, proses pengolahan hingga distribusi makanan kepada ribuan penerima manfaat.

“Sering kali hasil laboratorium kesimpulannya ada bakteri. Tapi kita belum menjawab akar masalahnya,” ujar Emil.

Pemeriksaan kini dilakukan terhadap berbagai kemungkinan sumber kontaminasi, termasuk sumber air utama dan sampel makanan yang dikonsumsi para penerima manfaat.

Baca Juga: 293 Santri di Sidoarjo Keracunan MBG, 8 Orang Kondisi Berat

Dari data sementara yang diterima pemerintah, sumber air disebut berasal dari PDAM. Namun, pemeriksaan laboratorium tetap dilakukan untuk memastikan apakah terdapat persoalan dalam rantai pengolahan makanan.

Menu yang dikonsumsi para korban disebut terdiri atas nasi, telur orak-arik, tempe dan sayur manisa. Namun, penelusuran awal menunjukkan persoalan tidak bisa serta-merta diarahkan kepada satu jenis makanan.

Emil mengungkapkan, terdapat santri yang tidak mengonsumsi sayur tetapi tetap mengalami gejala serupa.

“Jadi tidak bisa diisolir bahwa yang tidak makan sayur juga kena, artinya bukan sayur yang bermasalah. Tidak segampang itu,” katanya.

Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa investigasi harus dilakukan terhadap seluruh rantai produksi makanan, bukan hanya pada satu jenis menu.

19 Lembaga Pendidikan Terdampak

Kejadian menjadi perhatian serius karena distribusi makanan tidak hanya menjangkau Pondok Pesantren Manbaul Hikam.

Emil menyebut sedikitnya 19 lembaga pendidikan terdampak. Para penerima manfaat berasal dari berbagai satuan pendidikan, mulai TK, SD, SMP hingga SMA sederajat. Seluruhnya memiliki satu kesamaan, yakni menerima makanan dari SPPG yang sama.

“Sekali lagi, ada 19 lembaga yang terdampak. Kesamaannya mendapatkan penerima manfaat dari SPPG Tanggulangin Kalitengah,” kata Emil.

Pada hari kejadian, dapur tersebut diketahui menyalurkan sekitar 2.800 porsi makanan kepada sekolah dan pondok pesantren.

Sekitar 1.000 penerima manfaat berada di lingkungan pesantren, sementara sisanya tersebar di sejumlah satuan pendidikan lainnya.

SPPG Dihentikan

Wakil Koordinator Regional Jawa Timur Badan Gizi Nasional (BGN), Teguh Bayu Wibowo, memastikan operasional SPPG yang memasok makanan tersebut telah dihentikan sementara.

Penghentian dilakukan sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan penyelidikan lebih lanjut.

“Kami bergerak ke SPPG. Untuk saat ini SPPG kita berhenti operasional,” kata Teguh.

Sampel makanan telah diambil oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan kepolisian. BGN akan membawa hasil evaluasi tersebut ke tingkat pusat untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan penghentian sementara maupun penghentian operasional secara permanen.

“Pusat akan menimbang apakah disuspen sementara atau suspend permanen,” ujarnya.

Di tengah penanganan ratusan pasien, Emil menyoroti kemungkinan adanya korban yang belum tercatat karena memilih melakukan pengobatan mandiri.

Pemerintah khawatir gejala seperti diare dan muntah dianggap ringan sehingga sebagian penerima manfaat tidak segera mendapatkan penanganan medis.

Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan penelusuran terhadap siswa yang tidak masuk sekolah dengan alasan sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada korban yang luput dari penanganan.

“Jangan-jangan ada juga yang sebenarnya sakit tapi tidak datang ke rumah sakit. Menganggap diare, dicoba ditangani secara mandiri,” kata Emil.

Menurutnya, pemerintah akan melakukan langkah jemput bola apabila ditemukan siswa yang tidak masuk sekolah karena sakit.

Pemerintah juga menegaskan seluruh korban harus mendapatkan penanganan medis tanpa dibayangi persoalan biaya.

Posko Medis Dibuka di Pesantren

Di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Dinas Kesehatan telah membuka posko medis untuk memantau kondisi para santri.

Tenaga kesehatan dan paramedis disiagakan untuk menangani santri yang mengalami keluhan maupun menentukan apakah pasien membutuhkan rujukan ke rumah sakit.

Pengasuh pesantren, KH Abdul Wahid Harun, membantah informasi bahwa SPPG yang memasok makanan MBG tersebut dikelola oleh pihak pondok pesantren. Menurutnya, pesantren hanya menjadi penerima manfaat program.

“Soal SPPG bukan ditangani pesantren. Kami hanya menerima manfaat saja,” katanya.

Ia juga membantah bahwa dapur SPPG berada di lingkungan pondok pesantren.

“Tidak benar kalau SPPG itu ada di pondok,” ujarnya.

Dengan jumlah santri sekitar 1.000 orang, pihak pesantren kini terus melakukan pemantauan terhadap kondisi seluruh penghuni pondok.

Data korban masih bersifat dinamis karena sebagian menjalani perawatan di rumah sakit, sebagian telah dipulangkan, sementara lainnya mendapat penanganan di posko medis.

Kontributor : Dimas Angga Perkasa