Gubernur Khofifah Tegaskan Komitmen untuk Percepat BSPS Jatim demi Hunian Layak Masyarakat

"Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk memaksimalkan pemanfaatan media luar ruang yang dimiliki," terangnya.

Selain percepatan, aspek ketepatan sasaran juga menjadi perhatian Khofifah. Ia mendorong penguatan proses verifikasi awal calon penerima manfaat untuk mencegah terjadinya tumpang tindih data maupun penerima bantuan ganda.

Upaya tersebut akan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki Pemprov Jatim, termasuk memperkuat peran Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) melalui dukungan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang memenuhi persyaratan dan dapat ditetapkan sesuai ketentuan.

"Kami akan mencoba melakukan penguatan Tenaga Pendamping Masyarakat atau TPM dengan memaksimalkan dukungan dari Taruna Siaga Bencana / Tagana dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan / TKSK yang sesuai verifikasi sebagai TPM, saya rasa ini akan sangat membantu," katanya.

Penguatan verifikasi sejak tahap awal, lanjut Khofifah, menjadi penting agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif, sekaligus memastikan bantuan pemerintah tidak salah sasaran. Dengan data penerima yang semakin akurat, proses pembangunan rumah juga diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan terkoordinasi.

Khofifah menegaskan keberhasilan program BSPS membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Kolaborasi tersebut menjadi penting karena penanganan RTLH tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik rumah, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan peningkatan kualitas hidup keluarga penerima manfaat.

“Kami berharap dengan kolaborasi yang kuat ini, target percepatan bedah rumah dapat tercapai dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan di Jawa Timur,” harapnya.

Program BSPS sendiri merupakan salah satu program strategis nasional dari Kementerian PKP untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kualitas rumah swadaya agar menjadi lebih layak huni. Program ini bertujuan mengubah rumah yang rusak atau tidak aman menjadi hunian yang sehat, aman, dan nyaman.

Program ini diharapkan dapat memicu swadaya, kemandirian dan gotong royong dari masyarakat penerima bantuan dalam membangun rumah mereka. Juga untuk meningkatkan taraf hidup dan kesehatan keluarga berpenghasilan rendah.

Baca Juga: Ribuan Warga Ikuti Upacara HUT ke-81 RI di Grahadi, Gubernur Khofifah Apresiasi Nasionalisme

"Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah tidak layak huni serta alas hak atau kepemilikan tanah yang sah, karenanya kami akan memberikan dukungan agar program ini berjalan sukses dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur" pungkasnya. ***