Kepung Grahadi Berbaju Hitam, Massa Tuntut Prabowo-Gibran Mundur dan Tolak MBG

SuaraJatim.id - Gedung Negara Grahadi Surabaya kembali bergolak. Sekitar 300 demonstran berpakaian serbaputih-hitam memadati jalanan depan rumah dinas Gubernur Jawa Timur tersebut, Kamis (22/10/2026) sore.

Membawa rapor merah bagi dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, massa melontarkan serangkaian kritik tajam hingga menuntut keduanya mundur dari pucuk pimpinan negara.

Aksi yang diwarnai bentangan spanduk perlawanan dan coretan jalanan ini menyoroti sejumlah krisis multidimensi, mulai dari kegagalan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dugaan penyunatan anggaran pendidikan demi program Makan Bergizi Gratis (MBG), ancaman kembalinya dwifungsi aparat dalam supremasi sipil, hingga wacana pemakzulan.

Koordinator Lapangan sekaligus Juru Bicara Aksi, Daniel Situmorang, menegaskan bahwa unjuk rasa ini adalah luapan kekecewaan rakyat atas kebijakan pemerintah yang dianggap berjalan tanpa arah konkret.

“Dua tahun sudah lebih dari cukup untuk membuktikan apakah program pemerintah berdampak nyata bagi rakyat atau tidak. Faktanya sampai hari ini belum ada, nol besar!” semprot Daniel di hadapan massa aksi.

Salah satu desakan paling mendesak dalam demonstrasi ini adalah tuntutan penetapan karhutla sebagai Bencana Nasional.

Daniel menilai pemerintah pusat lamban menangani bencana kabut asap yang kini kian kritis di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, bahkan telah mencemari udara negara tetangga.

Ia secara khusus menyindir respons pasif sejumlah pejabat yang dinilai hanya berpangku tangan menanti cuaca membaik.

“Pemerintah cuma bilang tinggal tunggu hujan turun. Jawaban seperti itu anak SD juga bisa bicara! Di lapangan, para relawan bertaruh nyawa dengan alat dan biaya yang minim tanpa sokongan nyata,” kecamnya.

Baca Juga: Dampingi Korban Dugaan Pelecehan, Wawali Surabaya Diusir Bos Resto di Sidoarjo

Tak hanya itu, massa aksi juga membidik dua program mercusuar pemerintah pusat yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Demonstran menuntut kedua proyek tersebut segera dihentikan karena dinilai mengorbankan pos anggaran krusial lainnya.

“Hak konstitusional 20 persen anggaran pendidikan terancam dipangkas demi membiayai program makan gratis. Ini kesalahan tata kelola prioritas negara,” tegas orator dalam aksinya.

Puncaknya, massa menyerukan penguatan supremasi sipil serta menuntut mundurnya Prabowo-Gibran. Kendati menyuarakan mekanisme pemakzulan (impeachment) secara konstitusional, Daniel mengaku skeptis terhadap keberpihakan parlemen (DPR RI) yang dinilai bungkam terhadap jeritan masyarakat bawah.

Daniel menyatakan bahwa gerakan ini merupakan front perlawanan bersama lintas elemen rakyat, terdiri dari gabungan mahasiswa, serikat buruh, pedagang kaki lima, hingga masyarakat sipil, dan menolak dibatasi oleh sekat almamater kampus tertentu.

Aksi sore itu ditutup dengan ultimatum konsolidasi nasional. Massa mengancam akan melipatgandakan gelombang demonstrasi serupa di sejumlah kota besar di Pulau Jawa, bahkan menyiapkan aksi unjuk rasa terpusat berskala lebih masif di Istana Negara, Jakarta.