Diduga Hapus Jejak Penyadapan, Perwira Tinggi Polri Dihadapkan Sidang Etik, Ini Daftarnya

SuaraJatim.id - Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret empat perwira tinggi Polri mulai berbuntut sanksi internal.

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri menggelar sidang kode etik terhadap Irjen Polisi berinisial ASN, salah satu tersangka dalam perkara tersebut, Selasa (10/11/2026).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan, sidang etik dilaksanakan secara bertahap terhadap empat anggota Polri yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan sidang kode etik profesi Polri terhadap Saudara AS oleh Divisi Propam Polri,” kata Isir, Selasa (10/11/2026).

Ia menyebut sidang pertama digelar terhadap anggota berinisial AS. Namun, Isir belum mengungkapkan susunan Komisi Kode Etik Polri yang memimpin persidangan.

Kasus ini menjadi sorotan lantaran para tersangka diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap sejumlah pihak penting, mulai dari Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, insan media, pimpinan organisasi masyarakat, aktivis LSM hingga kalangan pengusaha.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat anggota Polri berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Dugaan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Para tersangka diduga melakukan aktivitas itu tanpa surat permohonan penyidik, tanpa lampiran laporan polisi, serta tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum.

Tak hanya itu, para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

Baca Juga: GM FKPPI Jatim Desak Aktor Intelektual Dugaan Penyadapan Prabowo Dibongkar

Dalam perkembangan penanganan perkara, tiga tersangka, yakni LSP, AS, dan EH, telah ditahan di Rutan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, tersangka SU belum ditahan karena masih menjalani pemulihan akibat sakit pascastroke.

Sidang etik terhadap para tersangka kini menjadi bagian dari proses pertanggungjawaban internal Polri, di samping proses pidana yang berjalan di Bareskrim.

[ANTARA]