"Sementara saya membaca dari beberapa link berita katanya tidak APBD. Makanya saya menyampaikan jangan-jangan salah ketik. Bisa direvisi kalau salah ketik. Kalau tidak salah ketik, lalu tadi itu lo. Link berita bilang tidak pakai APBD, saya takut double budget. Tapi kalau surat tidak salah ketik dan pengundang juga dapat berarti double budget,"ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan agenda kunjungan kerja Wali Kota Risma ke luar negeri (LN) tidak menguras Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sebab, mayoritas pembiayaan atau akomodasinya selama perjalanan ke luar negeri itu ditanggung oleh pengundang. Bahkan, tak jarang pula akomodasi itu ditanggung oleh UCLG Aspac (The United Cities and Local Governments Asia Pacific), karena dia juga menjabat Presiden UCLG Aspac.
“Ada pemberitaan yang kurang tepat yang harus Pemkot Luruskan. Diantaranya, Bu Wali Kota tidak sampai 14 kali ke luar negeri. Selama 2019 hanya ke luar negeri sebanyak sembilan kali. Ada beberapa agenda ke luar negeri yang batal dihadiri Bu Wali Kota,” kata Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajatara, Selasa, (19/11/2019) kemarin.
Febri menjelaskan, dari kesembilan agenda tersebut, semua adalah undangan bukan kunjungan kerja inisiatif Pemkot Surabaya. Begitu pula dengan biayanya, mayoritas dibiayai pengundang. Sehingga lawatan tersebut tidak memberatkan APBD Kota Surabaya.
Baca Juga:Wali Kota Risma Dikerjai Wartawan sampai Panik, Ini Kata Ustaz Yusuf Mansur
Kontributor : Arry Saputra
