“Tinggal selanjutnya kami tunggu prosedur dan mekanisme di DPRD,” katanya.
Surat rekomendasi dari Menteri Tito Karnavian itu sudah beredar di kalangan wartawan sejak akhir pekan lalu. Bupati Faida tak merespon saat dimintai tanggapan para awak media.
Tak Ada Kuota CPNS untuk Jember
Sejumlah fraksi di DPRD Jember sebenarnya sudah mengajukan hak interpelasi pada Bupati Faida. Di antaranya Fraksi Pandekar (PAN, Demokrat dan Golkar) dan PDI Perjuangan. Interpelasi diajukan untuk mempertanyakan alasan Jember menjadi satu-satunya daerah di Jatim yang tak mendapat kuota seleksi CPNS 2019.
Baca Juga:Sidang Penyelidikan Pemakzulan Trump, 2 Diplomat Tinggi AS Beri Kesaksian
Menurut Halim, kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi, serta susunan OPD Jember dinilai tak sesuai dengan pedoman pemerintah pusat.
“Sejauh ini sudah ada beberapa fraksi yang suratnya masuk terkait interpelasi. Proses selanjutnya tinggal menunggu dari Badan Musyawarah menentukan apakah interpelasi ini perlu diparipurnakan atau tidak,” katanya.
Jika Badan setuju, ia melanjutkan, usulan interpelasi itu berlanjut ke persidangan.
“Tapi akhir-akhir ini, agenda DPRD Jember memang sedang padat. Kami harus segera menyelesaikan pembahasan tujuh Raperda, termasuk RAPBD 2020," kata dia.
Baca Juga:Isu Pemakzulan Presiden Jika Terbitkan Perppu, Refly Harun: Tak Ada Kaitan
