SuaraJatim.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyinggung soal kepercayaan masyarakat ke pihak pemerintah di tengah belasan kepala daerah di Jawa Timur yang terjerat korupsi. Dari tahun 2014 hingga 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjaring 14 kepala daerah yang terlibat kasus suap.
Kasus terakhir menjerat Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah yang diduga menerima suap atas empat proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo.
Khofifah menyampaikan kepada semua jajaran Forkopimda dan kepala daerah untuk bisa saling bersinergi bisa menjaga kepercayaan dalam tubuh pemerintahan. Khofifah juga berpesan kepada kepala daerah untuk bisa menjalankan tugas atau program-program yang telah masuk dalam perencanaan APBD 2020 dengan amanah.
"Saya berpesan kepada Forkopimda di dalamnya termasuk DPRD, kalau Forkopimda solid dan kondusif, maka kepercayaan kepada pemerintah kota ataupun kabupaten akan terjaga," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Selasa (14/1/2020).
Baca Juga:KPK Geledah Rumah Bupati Sidoarjo
Khofifah pun meminta kepada Plt Bupati Sidoarjo yang telah menggantikan Saiful Ilah untuk segera melaksanakan rapat dinas agar masing-masing bisa tancap gas menjalankan program-program yang ada di struktur APBD 2020.
"Saya sampaikan kepada Plt bupati Sidoarjo agar segera rapat dinas supaya masing-masing juga langsung bisa tancap gas melanjutkan mandat yang ada di APBD 2020," lanjutnya.
Sebagai informasi, 14 kepala daerah yang terjaring korupsi di Jatim antara lain, Almarhum Fuad Amin (Bupati Bangkalan), Achmad Syafii (Bupati Pamekasan), Bambang Irianto (Wali Kota Madiun), Taufiqurrahman (Bupati Nganjuk), Eddi Rumpoko (Wali Kota Batu), Mas’ud Yunus (Wali Kota Mojokerto), Mustafa Kamal Pasha (Bupati Mojokerto), Nyono Suharli (Bupati Jombang), Mochammad Anton (Wali Kota Malang), Muhammad Samanhudi Anwar (Wali Kota Blitar), Syahri Mulyo (Bupati Tulungagung), Setiyono (Wali Kota Pasuruan), Rendra Kresna (Bupati Malang), Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo).
Kontributor : Arry Saputra
Baca Juga:Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo, Ini yang Disita KPK Selain Dokumen
