SuaraJatim.id - Penyaluran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Gresik menarik perhatian polisi. Pasalnya, penyaluran program sembako Presiden Jokowi itu sesuai temuan di lapangan banyak kejanggalan.
Mulai dari kualitas beras yang tidak bagus, seperti pecah-pecah dan banyak kutunya. Hingga isi beras tidak sesuai kemasan. Di dalam kemasan beras tertulis 15 kilogram, namun setelah ditimbang beratnya hanya 14 kilogram. Ada selisih 1 kilogram.
Seperti yang diterima JM misalnya. Perempuan 58 tahun itu mengeluh jika beras yang diterima memang tidak layak konsumsi.
Selain banyak kutunya, kualitas beras sangat buruk. Tapi ia tidak berani memprotes, karena takut tidak diberi lagi.
Baca Juga:KPK Terima 824 Aduan Bansos Corona, Paling Banyak di Jakarta
“Ya begini sudah dikasih ya alhamdulillah. Tidak protes khawatir tidak diberi,” kata JM, saat ditemui di kediamannya, Senin (27/7/2020).
JM merupakan KPM dari program BPNT. Program dari Kemensos RI ini sejak Covid-19 per KPM mendapatkan bantuan sebesar Rp 200 ribu. Anggaran itu hanya bisa dirupakan dengan bahan makanan.
Persoalan lain yang menjadi sorotan, ada oknum yang mengatasnamakan wartawan, meminta agar diberi bagian dan ikut bermain menjadi supplier program sembako atau BPNT.
Oknum wartawan ini disebut sampai mengancam ingin melaporkan ke kejaksaan, jika kemauannya tidak dituruti.
“Kalau tidak membagi wilayah tak laporkan ke kejaksaan,” ungkap HH seorang supplier program BPNT yang sebelumnya pernah menjadi penyuplai agen-agen di Kabupaten Gresik, saat dihubungi melalui sambungan selulernya.
Baca Juga:Rawan Korupsi, Beberapa LSM Desak Bansos Corona Diganti Jadi BLT
Modusnya mereka datang bergerombol lalu berpura-pura melakukan wawancara. Namun pembahasannya malah mengarah pada minta jatah menjadi supplier program BPNT. Merasa terdesak akhirnya HH mengalah.
