"Ketiga, belum adanya itikad baik dan serius dari seluruh pihak, khususnya para bapaslon beserta partai politik pendukung untuk mematuhi seluruh protokol Covid-19 secara konsisten," tambahnya.
Jika tuntutan tersebut tidak dikabulkan maka BEM Unair mengancam akan turun ke jalan melakukan aksi massa dengan tuntutan yang sama. Jika dirasa mendesak mereka juga berencana akan membentuk relawan independen di luar KPU dan Bawaslu.
"Kami akan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat aktif dalam serangkaian pilkada dan melaporkan segala temuan apabila ada terjadi pelanggaran," ujarnya.
Ia memungkasi pernyataannya, "Kalau tuntutan kami tidak dikabulkan kami akan konsolidasi internal dan merumuskan naskah akademik di dalam aksi massa yang akan kita lakukan, target lokasi kantor KPU."
Baca Juga:Viral Video Nenek Dipukul dan Ditendang Ini Bikin Emosi Netizen
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan penyelenggaraan pilkada tetap dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.
"Presiden menegaskan penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satu negara tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir," kata Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman, beberapa waktu lalu.
"Karenanya, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan ketat agar aman dan tetap demokratis," Fadjroel menambahkan.
Ia kemudian mencontohkan sejumlah negara yang telah berhasil menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi virus corona.
"Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi. Tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat," kata Fadjroel.
Baca Juga:Heboh! Video Emak-Emak Temukan Kain Kafan yang Dicuri Dari Makam di Jombang
Kontributor : Arry Saputra
