DPRD Juga Menolak
Enggak hanya kepala daerah, DPRD sejumlah daerah di Jatim pun meminta agar pemerintah mengkaji ulang rencana impor beras tersebut. Salah satunya anggota DPRD Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Ketua DPRD Kabupaten Malang Sodiqul Amin, meminta pemerintah mengkaji lagi rencana impor beras sebab daerahnya selama ini juga mengalami surplus beras hingga ribuan ton.
"Kita berharap dikaji ulang, dipertimbangkan kembali terkait impor beras karena sesuai info yang kita terima, sekarang ini mendekati musim panen," ujarnya kemarin, Kamis (25/03/2021).
Baca Juga:PDI Perjuangan Kritik Rencana Impor Beras, Hasto Beberkan Alasannya
Dengan begitu petani yang memproduksi padi dan bergelut di sektor pangan, tidak dirugikan dengan adanya impor beras. "Kita yang memproduksi sektor pangan padi jangan sampai dirugikan dengan kebijakan itu," ujarnya.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jombang pun berkomentar mirip. Mereka menolak impor beras karena hal tersebut berdampak pada anjloknya harga gabah di tingkat petani.
Rohmad Abidin dari Fraksi PKS DPRD Jombang menjelaskan, rencana kebijakan pemerintah melakukan impor beras sebanyak 1 juta hingga 1,5 juta ton pada 2021, sangat menyengsarakan petani.
Apalagi Jombang merupakan penunjang swasembada beras di Jatim. Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lufti, lanjut Abidin, telah melukai petani dengan rencana kebijakan tersebut.
Seirama dengan daerah lain, Ketua DPRD Magetan Sujatno menyatakan sejak awal menolak wacana tersebut sebab akan mempengaruhi harga gabah di petani di musim panen ini.
Baca Juga:Polisi Gulung Komplotan Curanmor Spesialis Pikap di Jatim
"Ini musim panen, jadi kita tidak mau impor beras. Ini berimbas langsung kepada petani. Pasti nantinya harga gabah akan turun, dan itu sangat merugikan petani di Magetan," paparnya.
