Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jombang pun berkomentar mirip. Mereka menolak impor beras karena hal tersebut berdampak pada anjloknya harga gabah di tingkat petani.
Rohmad Abidin dari Fraksi PKS DPRD Jombang menjelaskan, rencana kebijakan pemerintah melakukan impor beras sebanyak 1 juta hingga 1,5 juta ton pada 2021, sangat menyengsarakan petani.
Apalagi Jombang merupakan penunjang swasembada beras di Jatim. Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lufti, lanjut Abidin, telah melukai petani dengan rencana kebijakan tersebut.
Seirama dengan daerah lain, Ketua DPRD Magetan Sujatno menyatakan sejak awal menolak wacana tersebut sebab akan mempengaruhi harga gabah di petani di musim panen ini.
Baca Juga:PDI Perjuangan Kritik Rencana Impor Beras, Hasto Beberkan Alasannya
"Ini musim panen, jadi kita tidak mau impor beras. Ini berimbas langsung kepada petani. Pasti nantinya harga gabah akan turun, dan itu sangat merugikan petani di Magetan," paparnya.
Sujatno mengatakan Magetan masih surplus beras. Produk gabah pertahun kurang lebih 194.000 ton sedangkan kebutuhannya hanya 84.000 ton. "Dengan adanya surplus produk padi di Magetan. Kita bisa mendistribusikan ke kabupaten/kota tetangga," ujarnya.
