SuaraJatim.id - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Pemkab Malang segera mengaktifkan balai desa sebagai posko pengungsian yang representatif. Tujuannya untuk memudahkan penanganan pasca bencana gempa Malang magnitudo 6,7 pada Sabtu 10 April 2021 lalu. Trauma korban gempa juga menjadi fokus penanganan.
Gubernur Khofifah mengatakan, bahwa penanganan korban bencana gempa berbeda dengan bencana alam lainnya. Korban terdampak gempa, menurutnya, cenderung mengalami trauma psikologis (traumatis), yakni kekhawatiran akan terjadinya gempa susulan. Maka, para korban atau pengungsi membutuhkan tempat yang lapang dan representatif.
"Kalau yang terdampak gempa itu dibutuhkan ruang yang relatif longgar, untuk mereka memastikan bahwa suasana aman. Jadi misalnya ada gempa susulan, mereka kemudian tidak berbondong-bondong ke luar lalu akses pintunya terbatas. Maka Balai Desa menjadi opsi yang strategis," katanya dikutip dari Beritajatim.com jaringan Suara.com, Minggu (11/4/2021).
Keselamatan warga, lanjut dia, harus jadi prioritas utama penanganan pasca bencana. Keberadaan balai desa di setiap daerah terdampak gempa diminta untuk jadi tempat atau posko pengungsian. Isi posko juga dilengkapi dapur umum. Kemudian fokus penanganan pembersihan puing-puing bangunan.
Baca Juga:BMKG Catat 8 Kali Gempa Aftershocks di Malang
"Kemudian dapur umum, ini SOP di setiap terjadi bencana alam. Kemudian proses evakuasi. Evakuasi menjadi penting, kita melihat TNI Polri dan relawan langsung turun. Ini artinya adalah proses evakuasi menjadi prioritas di saat tanggap darurat seperti sekarang," sambungnya.
