SuaraJatim.id - Ternyata begini alasan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Jawa Timur tidak melaksanakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021.
Menurut Menurut Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso Soekaryo, alasan keterbatasan anggaran menjadi pertimbangan kenapa kebijakan rekrutmen itu tidak diambil.
Terutama pertimbangan alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan, sampai pelaksanaan latihan dasar manakala mereka telah menjadi ASN.
Di sisi lain, saat ini kondisinya masih pandemi Covid-19 dan masih belum bisa diprediksi sampai kapan berakhir, maka jika dilakukan rekrutmen dikhawatirkan akan membebani APBD yang sifatnya wajib kemudian tidak membayar itu akan jadi salah.
Baca Juga:CPNS PUPR 2021: Jumlah Formasi, Syarat, dan Cara Daftar
Sementara, APBD saat ini banyak tersedot pada refocusing anggaran penanganan Covid-19. Sehingga pemkab tidak ingin mengambil resiko.
"Sebab, anggaran untuk biaya pelaksanaan saat ini masuk dalam refocusing," katanya, seperti dikutip dari suaraindonesia.co.id, jejaring media suara.com, Selasa (25/5/2021).
"Jika tahun depan kemampuan dan situasi sudah menjadi berubah. Kan bisa jadi sekarang jumlah saja dengan kebutuhan yang akan datang," katanya menambahkan.
Dia memang mengakui kebutuhan ASN di Bondowoso masih kurang, dan belum lagi tiap tahun masih ada yang pensiun.
Namun, kata Soekaryo, itu menjadi ketidakberdayaan pemerintah daerah. Karena itu, pihaknya akan memanfaatkan sumber daya yang ada terlebih dahulu. Sekaligus, memanfaatkan kecanggihan teknologi.
Baca Juga:Fitur Terbaru SSCASN Lengkap dengan Syarat Pendaftaran CPNS 2021
Informasi dihimpun, diperkirakan jika dirunut dari formasi yang didapat sebanyak 337. Maka kebutuhan kisaran anggaran gaji dan tunjangan dalam setahun mencapai sekitar Rp 12,132 miliar. Gaji inipun dibayarkan sekitar mulai Januari 2022.
Kemudian kebutuhan untuk Latsar/LPJ CPNS per orang sekitar Rp 9,2 juta. Sehingga diperkirakan mencapai sekitar Rp 3,1 miliar.
Sebelumnya diberitakan, pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021 di Bondowoso terancam tak dilaksanakan.
Penyebabnya, anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tersebut diusulkan untuk ditiadakan dalam rangka menutupi defisit dan refocusing APBD 2021 penanggulangan pandemi Covid-19.
