SuaraJatim.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyentil kasus korupsi dugaan jual beli jabatan yang menjerat Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suami Hasan Aminuddin.
Sri Mulyani sepertinya murka terhadap kasus yang dibongkar KPK tersebut. Sebab, APBN yang digelontor ke Kabupaten Probolinggo cukup besar dan setiap tahun terus meningkat.
Sindiran menohok Menkeu Sri Mulyani itu disampaikannya melalui media sosial Instagram @smindrawati.
Ia membeberkan sejumlah data yang menunjukkan bahwa anggaran yang diterima Pemkab Probolinggo sangat besar.
Baca Juga:KPK Amankan Uang Hasil Penggeledahan Rumah Pribadi Bupati Probolinggo dan 4 Lokasi Lainnya
"Jumlah Transfer Keuangan dari APBN ke Kabupaten Probolinggo sejak 2012-2021 mencapai Rp 15,2 Triliun. Dari Rp 959 miliar (2012) menjadi Rp 1,857 Triliun (2021). Total Dana Desa sejak 2015-2021 mencapai Rp 2,15 Triliun untuk 325 Desa. Masing-masing desa rata-rata mendapat Rp 291 juta (2015) naik 3,5 kali menjadi Rp 1,32 milyar (2021)," tulisnya.
Namun, anggaran fantastis itu tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Dibuktikan dengan data anak kurang gizi dan angka kemiskinan.
"Anak usia di bawah 2 tahun yang mengalami kurang gizi (stunting) naik dari 21,99% (2015) menjadi 34,04% (2019). 3,5 anak dari 10 anak kurang gizi..! Pengangguran terbuka naik dari 2,89% (2015) menjadi 4,86% (2021). Kemiskinan turun 20,98% (2015) menjadi 18,61% (2020). Hampir satu dari 5 penduduk masih miskin..!," sambung dia.
Sebagai penutup, Ia menegaskan bahwa korupsi adalah musuh utama.
"Korupsi adalah MUSUH UTAMA dan MUSUH BERSAMA dalam mencapai tujuan mencapai kemakmuran yang berkeadilan," ujar Sri Mulyani mengakhiri.
Baca Juga:Ogah Jual Beli Jabatan, Bupati Banyuwangi: Saya Pilih yang Mau Kerja Bukan yang Bayar