alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Agar Probolinggo Kondusif, MUI Sampai Keluarkan 6 Maklumat Penting

Muhammad Taufiq Minggu, 05 September 2021 | 09:30 WIB

Agar Probolinggo Kondusif, MUI Sampai Keluarkan 6 Maklumat Penting
Deputi Penindakan KPK Karyoto (kiri) didampingi Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (kanan) memberikan keterangan pers penahanan 17 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Probolinggo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (4/9/2021). [ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso]

Setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat segera mengeluarkan maklumat.

SuaraJatim.id - Setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat segera mengeluarkan maklumat.

Maklumat dikeluarkan tujuannya untuk menjaga kondusifitas kabupaten Probolinggo, apalagi setelah bupati dan suaminya, juga 20 ASN lain ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan oleh KPK.

Bupati dan suaminya, Hasan Aminuddin bersama tiga tersangka lain lebih dulu ditahan. Kemudian 17 ASN lainnya, rata-rata kepala desa menyusul beberapa hari berikutnya.

"Menyikapi perkembangan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Probolinggo pasca-OTT KPK terhadap Bupati Probolinggo, maka MUI menyampaikan maklumat yang berisi enam poin," kata Ketua Umum MUI Kabupaten Probolinggo KH Munir Kholili, Sabtu (04/09/2021).

Baca Juga: Maklumat MUI Usai OTT Bupati Probolinggo dan Suami

Maklumat MUI itu yakni; Pertama, MUI Kabupaten Probolinggo menyatakan prihatin dan menghormati proses hukum yang adil oleh penegak hukum KPK.

Kedua, mengajak seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Probolinggo untuk tetap menjaga kondusifitas di wilayah setempat.

Ketiga, menghindari upaya-upaya provokasi yang mengarah kepada ujaran kebencian dan melampaui batas yang melanggar hukum positif maupun hukum syariat.

Keempat, untuk penyelenggara negara agar tetap melayani masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang di bawah kepemimpinan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Probolinggo.

Kelima, kepada aparat keamanan TNI dan Polri, agar dapat mengantisipasi dan mencegah kemungkinan gangguan stabilitas di wilayah Kabupaten Probolinggo.

Baca Juga: 17 Tersangka Kasus Jual Beli Jabatan Kades di Probolinggo Ditahan KPK

Keenam, menjadikan peristiwa tersebut di atas sebagai introspeksi untuk masa depan Kabupaten Probolinggo.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait