alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Sebanyak 7.658 Napi di Jatim Bebas Sepanjang 2021

Abdul Aziz Mahrizal Ramadan Rabu, 20 Oktober 2021 | 06:00 WIB

Sebanyak 7.658 Napi di Jatim Bebas Sepanjang 2021
ilustrasi napi di Jatim. [pixabay.com]

Ribuan napi tersebut bebas melalui program asimilasi dan integrasi rumah

SuaraJatim.id - Sebanyak 7.658 narapidana (napi) di di Jawa Timur telah bebas terhitung sejak Januari hingga 19 Oktober 2021. Para napi yang bebas itu melalui program asimilasi dan integrasi rumah

Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono mengatakan pembebasan narapidana merupakan upaya mengurangi dampak kelebihan kapasitas di lapas dan rutan yang mencapai 109 persen.

Dijelaskannya, program asimilasi dan integrasi di rumah tersebut dilakukan selama pandemi COVID-19.

"Sejak Januari hingga 19 Oktober 2021 total ada 7.658 warga binaan telah mendapatkan haknya," katanya mengutip Antara, Selasa (19/10/2021).
 
Krismono melanjutkan, bahwa pihaknya melaksanakan program-program berdasar kebijakan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

Baca Juga: Ngeri! Sudah Ada 45 Pengaduan Kasus Teror Pinjol Ilegal ke Polda Jatim

Dalam kebijakan tersebut, kata dia, berlaku bagi narapidana yang tinggal dua pertiga masa pidananya dan anak yang tinggal setengah masa pidananya sampai tanggal 31 Desember 2021.

"Biasanya asimilasi dilakukan di tempat yang sudah disediakan lapas atau di tempat kerja sosial, tapi dengan kebijakan ini warga binaan bisa melakukan di rumah," ujar Krismono.

Hak asimilasi dan integrasi itu tidak asal diberikan, karena warga binaan setidaknya harus memenuhi syarat, seperti berkelakuan baik dan aktif dalam program pembinaan.
 
Menurutnya, lapas atau rutan akan memastikan kejelasan keluarga atau penjamin serta pihak lapas atau rutan akan menggandeng bapas untuk melakukan sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP).

"Sidang ini yang akan menentukan apakah warga binaan berhak mendapatkan asimilasi dan integrasi atau tidak," katanya.

Meski ketat, Krismono menegaskan bahwa seluruh pelayanan tersebut gratis dan jika masyarakat menemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran agar bisa segera melaporkan kepada kanwil.

Baca Juga: Transaksi Keuangan di Lapas Sidoarjo Kini Bagi Para Napi Dianjurkan Pakai Nontunai

"Akan segera kami tindak lanjuti jika ada penyimpangan, jangan ragu melapor kepada kami," ujarnya.
 
Hingga saat ini, total ada 5.352 warga binaan yang mendapatkan hak asimilasi. Sedangkan 2.306 lainnya mendapatkan hak integrasi seperti pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait