SuaraJatim.id - Persoalan banjir di Kabupaten Lamongan tidak juga kunjung usai. Hal ini membuat masyarakat di sekitar Sungai Bengawan Jero, korban banjir mendemo Bupati Yuhronur Efendi.
Warga dimeluruk kantor DPRD dan kantor bupati bersama mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lamongan, Rabu (23/2/2022).
Massa aksi ini menuntut pemerintah setempat agar segera menuntaskan persoalan banjir yang telah merendam 6 (enam) kecamatan di Lamongan selama lebih kurang 2 bulan tersebut.
"Aksi demonstrasi ini berangkat dari keresahan masyarakat Lamongan yang terdampak banjir," kata Korlap Aksi, Ismail, seperti dikutip dari beritajatim.com jejaring media suara.com.
Baca Juga:Jafri Sastra Resmi Mundur dari Kursi Pelatih Persela Lamongan
"Hal ini tak bisa disepelekan, karena banjir telah menggenangi 6 kecamatan di Lamongan selama 2 bulan dan menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat," katanya menambahkan.
Oleh sebab itu, Ismail mengatakan, PMII berkewajiban menyampaikan 6 tuntutannya kepada pihak-pihak terkait, utamanya kepada Bupati Lamongan Yuhronur Efendi.
Adapun 6 tuntutan tersebut di antaranya penyelesaian master plan tata kelola air dan mitigasi bencana banjir, perbaikan tata kelola air, pelibatan mahasiswa dan masyarakat dalam pengawasan master plan, penghambat daerah aliran sungai (DAS) ditindak tegas, serta usut tuntas alih fungsi waduk dan rawa.
"Lalu kami juga menuntut kepada pemerintah terkait untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak banjir, baik materil maupun formil. Sebagaimana Pasal 75 UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana," ujar Ismail.
Dalam kesempatan sama, salah satu warga kawasan Bengawan Njero yang turut berdemonstrasi. Amalan salah satunya. Ia mengungkapkan, hingga kini banjir masih mengepung wilayahnya, sehingga berakibat pada terhambatnya aktivitas perekonomian masyarakat.
Baca Juga:Ada Suara Gaduh dari Kandang, Ternyata Ular Sanca 5 Meter Lagi Lahap Ayam di Lamongan
"Banjir telah merendam lahan pertanian dan permukiman warga. Banjir juga membuat akses jalan rusak, sehingga mengganggu aktivitas perekonomian. Masyarakat yang terimbas banyak yang merugi," kata pria asal Desa Kepudibener Kecamatan Turi itu.
Lebih lanjut, massa yang ingin menyampaikan tuntutannya kepada Bupati Lamongan Yuhronur Efendi secara langsung pun berteriak memanggilnya berkali-kali. Namun, lantaran Bupati Yuhronur masih di luar kota, akhirnya massa tak bisa menemuinya.
Merasa tak puas dengan hal tersebut, massa kemudian memaksa perwakilan pejabat setempat yang hadir di hadapan massa untuk segera meneleponnya.
Meski begitu, hingga aksi demonstrasi selesai digelar, bupati yang akrab disapa Bupati YES tersebut tak kunjung bisa dikomunikasi.
"Kami belum puas, karena tak bertemu langsung dengan Bupati. Katanya masih di luar kota. Jika banjir masih begini terus dan tak ada penanganan tuntas, maka kami akan kembali menggelar demo berkali-kali sampai kami menang," kata Amalan.
Menyikapi hal tersebut, Asisten 1 Tata Praja (Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Pemkab Lamongan, M Fahrudin yang menemui massa menyampaikan, Pemkab Lamongan selama ini sudah melakukan sejumlah upaya penangan banjir wewenangnya.
"Upaya sudah kami lakukan, seperti memperlancar arus, dan pembersihan enceng gondok. Tapi semuanya terpengaruh pasang surut air laut, karena kondisi Bengawan Njero berada di bawah muka air laut," papar Fahrudin.
Selain itu, Fahrudin menyebut, jika Pemkab Lamongan juga telah menyediakan posko pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi merebaknya penyakit yang timbul karena imbas banjir.
"Pembersihan di Kali Dinoyo juga sudah dilakukan. Namun intensitas hujan masih sangat tinggi," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Lamongan, M Burhanudin turut menuturkan, jika sejumlah titik pembangunan yang direncanakan untuk penanggulangan banjir masih tahap menunggu lelang.
Menurutnya, pihaknya juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak BBWS Bemgawan Solo.
"Kita dari Legislatif dan Eksekutif juga ke BBWS, kita bareng-bareng ke sana. Ada beberapa program yang jelas. Bengawan Njero juga telah masuk Perpres 80 tentang Percepatan Pembangunan di Kabupaten lamongan," ujarnya.
Kendati demikian, Gus Burhan menegaskan, jika pembangunan tersebut masih terkendala persoalan biaya. Sehingga, pihaknya masih terus melakukan kordinasi dengan Kementerian PUPR untuk penanganannya.
"Disadari atau tidak APBN kita masih belum mampu, apalagi APBD. Karena perencanaan untuk pembangunan Bengawan Njero itu membutuhkan biaya Rp 800 miliar. Oleh sebab itu kami akan koordinasi lagi ke Kementerian PUPR untuk mengawalnya," katanya.
