facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Sorotan Berita Kemarin, Survei Simulasi Duet Capres Sampai Isu Keturunan PKI Boleh Daftar TNI

Muhammad Taufiq Senin, 04 April 2022 | 07:05 WIB

Sorotan Berita Kemarin, Survei Simulasi Duet Capres Sampai Isu Keturunan PKI Boleh Daftar TNI
Jenderal TNI Andika Perkasa menyinggung TAP MPRS No 25 Tahun 1996 tentang PKI dalam rapat koordinasi. (YouTube/Andika Perkasa)

Sejumlah berita mewarnai isu nasional kemarin. Mulai dari soal survei capres sampai dengan sejumlah berita lain, misalnya keturunan PKI boleh daftar TNI.

SuaraJatim.id - Sejumlah berita mewarnai isu nasional kemarin. Mulai dari soal survei capres sampai dengan sejumlah berita lain, misalnya keturunan PKI boleh daftar TNI.

Untuk survei capres, Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil jajak pendapatnya. Hasilnya, dalam simulasi Prabowo-Ganjar peroleh 51 persen suara mengungguli nama-nama lainnya.

Dalam survei itu menunjukkan hasil simulasi tertutup untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Hasilnya menunjukkan pasangan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo memperoleh 51,1 persen suara dari 1.200 responden.

Jumlah suara itu jadi yang tertinggi apabila dibandingkan dengan perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden lainnya, yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Baca Juga: Pengamat: Keturunan PKI Boleh Jadi TNI Adalah Kebijakan Politis Jenderal Andika Buat Nyapres

Lalu kabar lain datang dari Komnas HAM. Komnas mendukung Panglima TNI Andika Perkasa agar keturunan PKI boleh mendafat sebagai prajurit TNI.

"Komnas HAM sangat mengapresiasi yang tidak lagi membatasi anak keturunan eks PKI dalam rekrutmen TNI," kata Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik saat dihubungi di Jakarta, Minggu (03/04/2022).

Komnas juga menyorot kalau pelabelan PKI tanpa peradilan tidak boleh kembali terjadi. Hal ini disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Ahmad Taufan Damanik.

Ia mengingatkan praktik penghukuman atau pelabelan bagi orang-orang yang dituduh sebagai PKI tanpa proses peradilan tidak boleh kembali terjadi.

"Pada masa orde baru banyak sekali orang tanpa proses peradilan dituduh PKI. Itu menyedihkan," kata Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Baca Juga: Panglima TNI Diminta Hati-Hati Agenda Tersembunyi PKI Jika Diterima Jadi Prajurit TNI

Dari dunia politik, selain hasil survei simulasi duet capres dan cawapres, IPI juga merilis survei tingkat kepercayaan publik kepada partai politik.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait