SuaraJatim.id - Sejumlah berita mewarnai isu nasional kemarin. Mulai dari soal survei capres sampai dengan sejumlah berita lain, misalnya keturunan PKI boleh daftar TNI.
Untuk survei capres, Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil jajak pendapatnya. Hasilnya, dalam simulasi Prabowo-Ganjar peroleh 51 persen suara mengungguli nama-nama lainnya.
Dalam survei itu menunjukkan hasil simulasi tertutup untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Hasilnya menunjukkan pasangan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo memperoleh 51,1 persen suara dari 1.200 responden.
Jumlah suara itu jadi yang tertinggi apabila dibandingkan dengan perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden lainnya, yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri BUMN Erick Thohir.
Baca Juga:Pengamat: Keturunan PKI Boleh Jadi TNI Adalah Kebijakan Politis Jenderal Andika Buat Nyapres
Lalu kabar lain datang dari Komnas HAM. Komnas mendukung Panglima TNI Andika Perkasa agar keturunan PKI boleh mendafat sebagai prajurit TNI.
"Komnas HAM sangat mengapresiasi yang tidak lagi membatasi anak keturunan eks PKI dalam rekrutmen TNI," kata Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik saat dihubungi di Jakarta, Minggu (03/04/2022).
Komnas juga menyorot kalau pelabelan PKI tanpa peradilan tidak boleh kembali terjadi. Hal ini disampaikan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Ahmad Taufan Damanik.
Ia mengingatkan praktik penghukuman atau pelabelan bagi orang-orang yang dituduh sebagai PKI tanpa proses peradilan tidak boleh kembali terjadi.
"Pada masa orde baru banyak sekali orang tanpa proses peradilan dituduh PKI. Itu menyedihkan," kata Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik saat dihubungi di Jakarta, Minggu.
Baca Juga:Panglima TNI Diminta Hati-Hati Agenda Tersembunyi PKI Jika Diterima Jadi Prajurit TNI
Dari dunia politik, selain hasil survei simulasi duet capres dan cawapres, IPI juga merilis survei tingkat kepercayaan publik kepada partai politik.
Menurut IPI, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga itu berada di posisi terendah. Hasil survei yang diumumkan Indikator Politik Indonesia itu menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik sebesar 54 persen.
Parpol kalah dari Dewan Perwakilan Rakyat sebesar 61 persen, Dewan Perwakilan Daerah 65 persen, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat 67 persen.
Kemudian terkait kabar Ramadhan. Wakil Ketua MPR RI Dr Hidayat Nur Wahid menilai terjadinya perbedaan penetapan awal Ramadhan 1443 Hijriah harus dijadikan sebagai penguat sikap beragama yang toleransi dan moderat.
"Ini juga untuk mengokohkan ukhuwah di antara umat Islam dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika," katanya.
