"Kemungkinan formula perhitungan dan penentuan alokasi BBM, yakni solar untuk kegiatan perikanan tangkap tidak berdasarkan jumlah data kapal yang yang sebenarnya," katanya.
Dengan begitu, data ini bisa menjadi masalah mendasar yang tidak bisa diselesaikan oleh KKP. Akibatnya, terjadi gap antara kebutuhan dan alokasi BBM bagi kegiatan perikanan tangkap termasuk, BBM bersubsidi.
Oleh karenanya, Darlin berharap, agar pemerintah segera mencari solusi atas persoalan ini. Sebab jika solar terus langka, akan semakin banyak nelayan yang terpaksa menganggur dan pasokan ikan juga menurun.
"Kasihan nelayan. Seharusnya pemerintah melakukan pengawasan distribusi solar subsidi ini dengan ketat. Jangan sampai rakyat dirugikan oleh oknum yang tak bertanggungjawab," ujarnya.
Baca Juga:Selewengkan Solar Subsidi Sejak Januari Lalu, SP Terancam Denda Rp 60 Miliar
