SuaraJatim.id - Beredar kabar bakal ada unjuk rasa besar-besaran dari berbagai kalangan memprotes kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dua hari lalu.
Terkait rencana unjuk rasa kenaikan BBM--yang salah satunya oleh elemen buruh--itu, Presiden RI Joko Widodo mempersilakan. Namun presiden meminta unjuk rasa dilaksanakan secara baik-baik.
"Ya ini kan negara demokrasi," kata Presiden kepada wartawan di sela kegiatannya di Jakarta, seperti dikutip dari ANTARA, Senin (05/09/2022).
Jokowi meminta para pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi dengan baik. "Sampaikan dengan cara-cara yang baik," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta massa yang berencana melakukan unjuk rasa menolak penyesuaian harga BBM untuk tidak melakukan aksi anarkis.
Riza meminta massa untuk mengantisipasi oknum atau kelompok yang memanfaatkan momentum menunggangi unjuk rasa tersebut untuk kepentingan tertentu.
Sementara itu aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Pemprov DKI mengerahkan 4.000 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa di Jakarta, Selasa (6/9), di antaranya di kawasan Monumen Nasional (Monas) dan DPR RI, Jakarta.
"Ada sekitar 4.000 personel gabungan," kata Kepala Bagian Operasi Polres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Polisi Saufi Salamon di Monas, Jakarta Pusat, Senin.
Sebelumnya, di sejumlah daerah demonstrasi memprotes kenaikan harga BBM ini sudah dilakukan. Di Jawa Timur misalnya, elemen masyarakat Sampang Bersatu berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Mereka menggelar demonstrasi di depan kantor DPRD Sampang menyuarakan tuntutannya.
Baca Juga:Pemda Bantul Siapkan Kompensasi Dampak Kenaikan Harga BBM
"Melalui wakil rakyat kami berharap aspirasi ini disampaikan kepada Presiden agar membatalkan kenaikan harga BBM," kata koordinator aksi, Sulhan, dikutip dari beritajatim.com jejaring media suara.com, Senin (5/9/2022).
Tidak hanya itu, massa menyebut kenaikan harga BBM akan membuat rakyat sengsara. Ditambah, kenaikan itu juga akan berimbas pada kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.
Massa juga membawa poster bernada kritikan dan penolakan atas kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.
"Indonesia banyak kekayaan alam terutama minyak, secepatnya dikelola secara mandiri agar tidak bergantung dengan negara asing," teriaknya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sampang Fadol bersama wakilnya, Fauzan Adima saat menemui demonstran mengaku sangat mengapresiasi tuntutan pendemo tentang penolakan harga BBM
"Kami sangat mengapresiasi aksi demo yang dilakukan MSB dan secepatnya melayangkan surat ke DPR RI, Menteri ESDM dan Menteri Keuangan untuk menindaklanjuti tuntutan pendemo," katanya.
